MAMUJU--Sudah hampir setahun sejak musibah gempa bumi menggoyang Mamuju dan Majene, pelabuhan penyeberangan feri Mamuju berhenti beroperasi. Tak ada satu pun aktivitas penyeberangan baik itu barang maupun penumpang di pelabuhan penghubung Mamuju-Balikpapan itu.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Suhardi Duka, Anggota DPR RI Komisi IV itu. Menurutnya, berhentinya aktivitas di pelabuhan feri Mamuju sama halnya dengan mematikan urat nadi perekonomian masyarakat.

"Bagaimana pelaku ekonomi kita tidak menderita. Mereka harus ke Pare-Pare untuk membawa komuditas yang harus didistribusi ke Kalimantan. Sementara ada banyak produk komuditas di sini. Kenapa pemerintah provinsi diam ?, tidur ?," keluh Suhardi Duka belum lama ini.

Pelabuhan feri Mamuju jadi satu objek vital yang ikut terdampak gempa bumi bermagnitudo M 6,2 itu. Tak hanya merusak dermaga saja, gempa yang terjadi pertengahan Januari 2021 itu juga merusak beberapa bangunan penunjang pelabuhan lainnya.

"Sejak gempa sampai hari ini, masa itu belum juga bisa difungsikan. Aktivitas di pelabuhan feri itu bisa dikatakan urat nadi perekonomian masyarakat antara Sulbar dengan Kalimantan," kata Suhardi Duka.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat,  Maddareski Salatin menjelaskan, pemerintah daerah bukannya tinggal diam melihat kondisi tersebut. Informasi terakhir, kata dia, pihak ASDP Balikpapan telah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar sekaligus menyampaikan rencana proses pengerjaan pelabuhan feri Mamuju.

"ASDP yang di Kalimantan itu sudah melapor ke Pak Gubernur. Secepatnya, mungkin Oktober atau November ini sudah bisa ditindaklanjuti proses pelaksanaannya pengerjaannya. Itu akan mereka proses. Itu sudah dilaporkan ke Pak Gubernur. Oktober atau November sudah bisa dimulai pengerjaannya," sebut Maddareski kepada WACANA.Info, Rabu (20/10).

Dihubungi via sambungan telepon, Maddareski menambahkan, proses pengerjaan pelabuhan feri Mamuju bakal dimulai dengan membenahi dermaga terlebih dahulu. Ia berharap, proses pengerjaannya tak sampai memakan waktu yang lama.

"Yang paertama itu beberapa bulan yang lalu, saat selesai dilakukan asesmen, itu pas berlaku PPKM. Itu yang menunda (dimulainya proses penherjaan). Kemudian yang selanjutnya, ini kan proses anggarannya itu dari mitra pemerintah, Jadi butuh jalur tertentu untuk proses penganggarannya," cetus dia.

"Kemungkinan di November ini saya berharap sudah bisa dimulai. Paling tidak untuk dermaga dulu. Kan terdampak juga sisi daratnya. Tapi kalaau bisa satu bulan selesai untuk dermaganya, baru pindah ke sisi daratnya," pungkas Maddareski Salatin. (Naf/B)