MAMUJU--"Dengan melihat rinciannya. Lalu seluruh wilayah kabupaten di Sulbar itu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk percepatan infrakstruktur. Jadi bagi saya pribadi saya setuju,". Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi saatr ditanya tentang kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang kembali mengusulkan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Percepatan pembangunan sarana infrastruktur memang jadi salah satu fokus Gubernur, Ali Baal Masdar. Di tengah kondisi APBD Sulawesi Barat yang terbilang sudah cukup sesak, Suraidah pun dapat memahami jika untuk merealisasikan cita-cita Gubernur itu mesti dilakukan dengan cara mengusulkan pinjaman.

Meminjam anggaran untuk mewujudkan sebuah program yang dianggap pro rakyat, bukan barang baru di Provinsi ke-33 ini. Di periode kepemimpinan Gubernur Anwar Adnan Saleh, anggaran untuk pembangunan rumah sakit regional juga diperoleh dari mekanisme pinjaman via Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Karena ini pemanfaataannya difokuskan ke percepatan infrastruktur. Dan itu dimungkinkan. Walaupun memang masa jabatan Pak Gubernur ini kan tersisa beberapa bulan saja. Meski akhirnya kebijakan ini akan menyisakan hutang bagi pemimpin selanjutnya," ucap Suraidah kepada WACANA.Info, Senin (7/06).

"Pak Gubernur mungkin menigninkan adanya percepatan untuk realisasi dari program-programnya. Termasuk infrastruktur melalu pinjaman PEN ini," sambung politisi Demokrat itu.

Keterlibatan masyarakat terkait penggunaan dana PEN tersebut jadi hal yang mesti terwujud. Suraidah pun berharap, publik ikut aktif dalam memastikan penggunaan dana PEN itu telah tepat sasaran.

"Kita mengajak seluruh masuarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan atas penggunaan dana PEN ini. Karena ini dana pinjaman. Makanya kita semua harus terlibat, paling tidak memastikan penggunaannya telah tepat sasaran," pungkas Suraidah Suhardi.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih menunggu respon dari pihak ketiga terkait usulan pinjaman dana PEN, dalam hal ini dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI). Nilai Rp 700 Miliar yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, meski mendapat koreksi dari Kementerian Keuangan hingga Rp 300 Miliar lebih.

Mengenai dana PEN, pihaknya masih menunggu respon dari pihak ketiga, dalam hal ini PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI).  Pemprov Sulbar  mengusulkan kisaran Rp 700 miliar namun mendapat koreksi dari Kementerian Keuangan hingga Rp 300 miliar lebih.

Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat, Nur Dajwi Ia menjelaskan, pihaknya bakal mengambil pelajaran dari pemanfaatan dana PEN tahun lalu. Kata dia, pemanfaatan dana PEN tahun lalu yang dapat dituntaskan sesuai target, dengan pola kerja yang sama tentu akan diterapkan pula tahun ini.

Untuk informasi, di tahun 2020 lalu, ada empat paket proyek infrastruktur yang menggunakan dana pinjaman dari PT SMI. Nilainya Rp37,4 Miliar. Penggunaannya terdiri dari pekerjaan ruas jalan Martadinata-Bts Tapalang Barat 3,6 Km Rp 11,8 miliar, ruas jalan Salubatu-Bonehau 1,2 Km Rp 4,2 miliar, ruas jalan Ulumanda-Salutambung 2,5 Km Rp 9 miliar, dan ruas jalan Mapilli -Piriang 3,6 Km Rp 11,8 miliar.  

Dana PEN tersebut dikucurkan Oktober 2020. Dikelola selama dua bulan dan tuntas 100 Persen. (Naf/B)