JAKARTA--Dana Siap Pakai (DSP) untuk stimulan bagi rumah warga yang terdampak musibah gempa bumi di Sulawesi Barat akhirnya siap untuk digunakan. Kepala BNPB, Doni Monardo (kini digantikan oleh Ganip Warsito) menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut kepada masing-masing perwakilan pemerintah daerah yang terdampak gempa berskala M 6,2 itu.

Bertempat di ruang serba guna Sutopo Purwo Nughroho, Lantai 15 Graha BNP, Jakarta Timur, Doni yang telah memasuki masa pensiun itu secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, Bupati Majene, Lukman serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamasa, Selasa (25/05).

Untuk informasi, masing-masing Kabupaten menerima jumlah bantuan yang berebeda-beda. Semua disesuaikan dengan jumlah rumah warga yang terdampak berikut kategori kerusakannya (rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan).

Dari BNPB, Kabupaten Mamuju menerima jumlah anggaran sejumlah Rp 209.535.000.000. Rinciannya, rusak berat sebanyak 1.501 unit dengan jumlah stimulan senilai Rp 75.050.000.000. Rusak sedang sejumlah Rp 87.175.000.000, serta kategori rusak ringan dengan nilai Rp. 47.310.000.000.

Kabupaten Majene menerima dana stimulan dari BNPB berjumlah Rp 123.220.000.000. Dengan rincian, rusak berat senilai Rp 85.650.000.000. Rusak sedang Rp 26.500.000.000, serta rusak ringan dengan jumlah stimulan senilai Rp 11.070.000.000.

Lalu Kabupaten Mamasa yang kebagian bantuan dengan total Rp 9.420.000.000. Terdiri dari kategori rusak berat senilai Rp 2.800.000.000, rusak sedang Rp 2.400.000.000, serta rusak ringan senilai Rp 4.220.000.000.

Dihubungi via sambungan telepon, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi berharap, bantuan tersebut dapat tersalur dengan baik. Dalam artian, mereka yang menerimanya adalah ia yang benar-benar terdampak musibah gempa bumi.

"Jadi, kita bersyukur telah dibantu oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB yang telah dengan cepat memproses bantuan ini. Apalagi kita di Mamuju ini baru beberapa bulan (sejak terjadinya gempa bumi), sudah bisa diproses bantuannya. Semoga bisa meringankan beban masyarakat yang terkena gempa. Semoga dimanfaatlan sebaik-baiknya. Saya berpesan agar mereka yang memperoleh bantuan nanti adalah yang betul-betul terkena dampak gempa. Karena memang akan ada pengawasan proses penyalurannya. Kita akan tetap melakukan verifikasi kembali," terang Sutinah.

Mantan Kadis Perdagangan Kabupaten Mamuju itu juga menyebut, total bantuan senilai Rp 209.535.000.000 tersebut merupakan bantuan hasil dari proses pendataan rumah warga terdampak gempa bumi tahap pertama. Yang menurut Sutinah, 10 hari pasca gempa bumi terjadi data tahap pertama itu telah rampung.

"Kan kita ada data tambahan untuk tahap kedua. Tahap pertama itu kalau tidak salah sudah dirampungkan 10 hari pasca gempa, dan itu kami belum dilantik waktu itu. Sementara kan masih banyak warga yang belum terdata. Nah kita berharap, mudah-mudahan tahap kedua segera terealisasi," sebut Sutinah.

Soal kapan dana stimulan bagi warga terdampak gempa untuk tahap kedua itu dapat direalisasikan, semua tergantung BNPB. Sebab, kata dia, BNPB sendiri yang membuka ruang agar segera dilakukan pendataan rumah warga terdampak gempa bumi tahap kedua.

"Jadi begini, tetap kita mengajukan ke BNPB, karena memang dari BNPB membuka ruang untuk itu. Kita berharapnya, mudah-mudah bisa direalisasikan. Bisa diakomodir. Ruang untuk memasukkan data tahap kedua memang disediakan BNPB. Karena yang memberikan petunjuk untui memasukkan data tahap kedua itu dari BNPB. Untuk waktunya kapan, saya tidak bisa memastikannya," demikian Sutinah Suhardi. 

Terpisah, Sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju, Muh Taslim Sukirno menjelaskan, pihaknya bakal segera menindaklanjuti penyerahan secara simbolis bantuan dana stimulan itu di daerah. Ia mengaku telah mematangkan rencana untuk berkomunikasi dengan para Camat, Kepala Desa dan Lurah terkait proses validasi data yang sejak beberapa waktu terakhir telah dan masih berjalan.

"Pertama yang akan kami lakukan adalah dengan melakukan rapat dengan Camat, Lurah dan Kades sehubungan dengan verifikasi data yang mereka lakukan saat ini. Kami akan meminta laporan datanya," ungkap Taslim yang dihubungi via sambungan telepon.

Proses verifikasi dan validasi data rumah warga yang terdampak musibah gempa bumi dilakukan masing-masing oleh pihak Kelurahan dan dari pemerintah Desa. Itu yang sedang berjalan, hingga BPBD Mamuju, kata Taslim, bakal tetap memaksimalkan proses tersebut.

Selain menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai untuk stimulan kepada korban bencana gempa bumi di tiga Kabupaten di Sulawesi Barat, BNPB juga menyerahkan bantuan serupa kepada lima kabupaten yang terdampak tanah longsor di Kalimantan, meliputi Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan. Termasuk untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Luwu Utara.

Kepala BNPB Doni Monardo (kini digantikan oleh Ganip Warsito), berpesan agar penggunaan bantuan itu harus tepat sasaran dan transparan. Pembangunan rumah juga jangan terlalu lama, agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu.

Lebih lanjut, ia mengimbau untuk penggunaan bantuan tersebut untuk tidak dipotong dalam memenuhi keperluan lain, terutama kualitas bangunan diharapkan tahan gempa serta merelokasi hunian yang dianggap berisiko untuk dijadikan tempat tinggal.

"Untuk betul-betul memastikan anggaran ini betul-betul tepat sasaran, jangan sampai pekerjaan pembangunan terlalu lama, sehingga membuat masyarakat menunggu," Jelas Doni dikutip dari bnpb.go.id.

"Jadi dana ini jangan dipotong untuk keperluan lain, upayakan 100 persen untuk material sehingga kualitas bangunan bisa tahan gempa dan tidak lagi berada ditempat yang berisiko seperti longsor dan banjir," tutup Doni. (*/Naf)