WONOMULYO--Wajah utama peta politik di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) begitu didominasi oleh satu atau dua atau tiga klan saja. Sampai lahir istilah di tengah masyrakat; 3 M (Masdar, Mengga dan Manggabarani) yang begitu berpengaruh di gelanggang politik di bumi Tipalayo itu.

Terhitung sejak beberapa periode terakhir, klan Masdar cukup kokoh menanamkan pengaruhnya di tengah masyaraikat. Itu terbukti dari tongkat estafet kepemimpinan di Polman yang hanya berputar di internal kelurga Masdar saja 

Setidaknya hingga sosok Andi Ibrahim Masdar yang kini telah menjabat Bupati Polman selama dua periode yang oleh sebagian kelompok memandang sinis kondisi tersebut. 

Praktik dinasti politik yang tersaji di Kabupaten Polman sejak beberapa tahun terakhir dianggap jadi penyebab laju perkembangan daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinis Sulawesi Selatan itu cenderung stagnan, jika tak ingin menyebutnya mundur.

Hal di atas yang menjadi topik utama diskusi yang dihadiri oleh sejumlh politisi muda Polman, Jumat (14/05). Bertempat di salah satu Warkop di Kecamatan Wonomulyo, diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah nama beken yang ada di Polman.

Mereka diantaranya; Anggota DPD RI, Ajbar, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim dan Abdul Halim, Ketua DPRD Polman, Jufri Mahmud, Anggota DPRD Polman, Fariduddin Wahid, politisi PDIP Sulawesi Barat, Syamsuddin, Awaluddin yang politisi NasDem. Hadir pula pengamat politik, Ichsan Sahabuddin, aktivis, Jabal Nur Muhammad, serta Gazali Lopa yang juga aktivis itu.

Abdul Rahim meilai, rakyat mestinya sadar bahwa kepemimpinan yang turun temurun dengan prestasi nihil sudah saatnya untuk diganti. Kata dia, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah indikator kemajuan pembangunan yang ada di Polman yang disebutnya nyaris memperihatinkan.

"Jadi akan sangat berbahaya bagi kelangsungan masa depan generasi, daerah dan demokrasi yang susah payah kita bangun kalau kita terus membiarkan hegemoni kekuasaan berada di tangan satu klan," tutur Rahim, politisi NasDem itu.

Kekuatan politik yang dimiliki oleh kelompok-kelompok muda yang ada di Polman, sambung Rahim sudah harus dikonsolidasikan. Sebab kata dia, jika terkoordinasi dengan baik, kekuatan politik yang ia maksudkan itu bakal menjemla menjadi sebuah gerakan dengan daya gedor yang luar biasa.

"Harus ada konsolidasi elemen pro perubahan secara continue dengan pendekatan ide, gagasan, nilai-nilai kultural dalam frame edukasi politik. Dan pertemuan tadi malam melahirkan sejumlah poin kesepakatan yang salah satunya adalah menyatukan semangat perlawanan," tegas Abdul Rahim.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. (Foto/Istimewa)

Rahim yang mantan aktivis Taji Barani itu pun teringat akan istilah yang pertama kali disampaikan oleh Lord Acton yang mengatakan 'power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely'. Kata Rahim, istilah itu begitu tepat dalam menggambarkan betapa berbahayanya penumpukan kekuasaan pada satu kekuatan alias dinasti. 

"Artinya potensi abuse of power menjadi hal yang sangat mungkin terjadi ketika kekuasaan turun temurun karena sudah sulit didekati apalagi disentuh," pungkas Abdul Rahim.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengaku bakal sepenuh hati dalam upaya menyatukan ide dan gagasan serta semangat perlawanan dari para politisi muda untuk memutus praktik politik dinasti di Kabupaten Polman.

"Ini momentum para politisi muda dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Polman tanpa dinasti," kata Halim, pria yang politisi PDIP itu.

Halim yakin betul, momentum Pemilukada Polman mendatang bakal melahirkan sosok pemimpin muda yang jauh lebih progresif dan bakal jadi jawaban atas ragam persoalan sosial yang masih membelit masyarakat yang ada di Kabupaten Polman.

"Kita dipimpin adek kakak ini apa indikator berhasilnya ?. Bagi saya tidak ada. Makanya legislator muda Polman ini hadir dengan gagasan untuk perubahan Polman," sumbang Anggota DPD RI, Ajbar.

Memutus Dinasti Politik; Bisa Dilakukan, tapi Tak Mudah

Regulasi memang membolehkan tumbuh suburnya praktik dinasti politik dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Meski di sisi lain, praktik tersebut dipandang sebagai langkah mundur dari bangunan demokrasi yang telah sekian lama terbangun.

Memutus praktik dinasti politik di suatu daerah bukan hal mustahil. Meski harus disadari, diperlukan usaha dan upaya yang lebih ekstra lagi untuk mewujudkannya. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Observasi Politica (LOPI) Sulawesi Barat, Taufik Ikhsan.

Kepada WACANA.Info, Taufik menjelaskan, kekuatan politik yang telah dibangun dan dipelihara sejak sekian lama oleh figur di balik praktik dinasti politik itu bikin para rivalnya wajib mengantongi kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Makanya, kata dia, memutus dinasti politik merupakan perkara yang tak semudah membalikkan telapak tangan.

Taufik Ikhsan. (Foto/Istimewa)

"Bisa dilakukan. Tapi ingat, itu tak mudah. Jika konteksnya Polman, jelas bahwa klan Masdar sudah punya kekuatan yang cukup kuat, hasil dari apa yang telah tertanam dan dipelihara sejak puluhan tahun silam. Jadi saya katakan, untuk memutus dinasti politik itu mungkin saja dilakukan. Catatannya, sag rival harus punya kekuatan yang jauh lebih besar lagi," terang Taufik Ikhsan, pria yang menuntaskan pendidikan ilmu politik di Universitas Hasanuddin itu.

Kelompok yang anti praktik dinasti politik, sambung Taufik, tak cukup jika sekadar 'menjual' idealisme dan gagasan saja, sambil terus mengkritisi kebijakan yang dilakukan para pelaku praktik dinasti politik. Taufik yang juga tutor kebijakan publik di Universitas Terbuka itu menilai, diperlukan usaha lebih untuk benar-benar memutus praktik dinasti politik.

Seleksi kepemimpinan dari sistem politik yang dianut di Indonesia sangat ditentukan oleh seberapa banyak suara pemilih yang berhasil diraih. Bukan seberapa berkualitas calon pemimpin yang disajikan. 

"Ini berlaku tidak hanya di Polman saja. Pilkada Pasangkayu baru-baru ini jadi bukti sahih betapa masyarakat tak begitu memusingkan segala dampak negatif dari praktik dinasti politik itu. Bagaimana Pasangan kakak dan adik ipar, Yaumil Ambo Djiwa-Herny Agus memenangi Pilkada Pasangkayu 2020 dengan persentase 43,4 persen. Yaumil adalah saudara kandung Agus Ambo Djiwa (Bupati Pasangkayu waktu itu), sementara Hery tak lain adalah istri dari Agus Ambo Djiwa," terangnya.

"Itu membuktikan bahwa segala kampanye negatif bahkan mungkin kampanye hitam yang ditujukan kepada duet Yaumil-Herny tak berpengaruh signifikan pada suksesi keduanya di Pilkada Pasangkayu," demikian Taufik Ikhsan, mantan aktivis HMI yang menutup jenjang pendidikan Strata duanya dengan tesis berjudul 'rivalitas politik elit lokal klan Masadar dan klan Mengga' itu. (*/Naf)