MAMUJU-Partai Demokrat memberhentikan tujuh kadernya. Hal itu jadi ujung dari upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang dimotori oleh ketujuh kader tersebut.

Polemik yang dialami internal Partai Demokrat serta ikut menyeret beberapa nama dari pihak eksternal itu dikomentari Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mamuju, Suraidah Suhardi. Menurutnya, apa yang menjadi masalah di tingkat pusat merupakan satu bahan evaluasi penting bagi Partai Demokrat di setiap jenjang kepengurusan dan keanggotaan.

Kata Suraidah, hal yang dijunjung tinggi oleh Partai Demokrat adalah senantiasa memastikan bahwa sistem partai telah berjalan sesuai dengan peraturan organisasi.

"Kami di kader tak hanya untuk militan, tetapi juga untuk patuh pada setiap keputusan bersama yang ditetapkan melalui forum resmi Partai Demokrat," beber Suraidah Suhardi, perempuan yang Ketua DPRD Sulawesi Barat itu di sela aktifitas resesnya, Sabtu (28/2).

Kursi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pucuk pimpinan di Partai Demokrat memang sempat digoyang. Tujuh nama, termasuk mantan Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie pun diberhentikan secara tidak hormat akibat upaya yang cukup jelas untuk mengambilalih kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu dari AHY.

"Apalagi kalau sampai berniat mengganti kepemimpinan AHY di tengah jalan. Karena itu  gerakan ilegal. Ketua AHY merupakan hasil kongres yang secara resmi mendapat mandat sebagai Ketua Umum. Sehingga tidak ada alasan untuk melakukan upaya upaya yang tak memiliki hukum dasar jelas," sambung Suraidah.

Ia pun mengapresiasi sikap tegas yang diambil oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY yang telah memberhentikan secara tidak hormat para kader yang berada di balik gerakan kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat itu.

"Kita patut berterima kasih atas ketegasan Ketua Umum AHY. Ini terkait dengan soliditas kader dan keberlanjutan Partai Demokrat dalam menatap agenda-agenda kerakyatan. Sebab ini sangat menciderai nilai-nilai yang dianut partai Demokrat selama ini yang mendahulukan politik santun disetiap proses politik hingga pengelolaan partai," pungkas Suraidah Suhardi. (*/Naf)