MAMUJU--Panitia Musyawarah Daerah (Musda) ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat telah membuka pendaftaran bakal calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Informasi yang diperoleh, Bupati Mateng, Aras Tammauni jadi yang pertama mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua partai berlambang pohon beringin itu di Sulawesi Barat.

Masa pendaftaran bakal calon Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat sendiri dibuka sejak hari ini, Kamis (16/07) hingga sebelum Musda Golkar Sulawesi Barat resmi dibuka pada Sabtu (18/07).

Pelaksana Musda ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada siapa saja yang berminat untuk menduduki posisi prestisius tersebut. Meski mereka yang ingin duduk di kursi ketua DPD Golkar Sulawesi Barat itu diwajibkan menyetor sejumlah kelengkapan dokumen yang telah ditentukan.

Kepada WACANA.Info, ketua Steering Committee (SC) Musda ke-III Golkar Sulawesi Barat, Marigun Rasyid membuka syarat dan ketentuan yang dimaksud. Termasuk kelengkapan dokumen yang wajib disetor oleh para bakal calon.

Terdapat 10 jenis kelebngkapan dokumen yang mesti dimasukkan oleh para bakal calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Kesepuluhnya masing-masing; FC KTP-el, FC KTA partai Golkar, CV, FC KTP SK yang menerangkan pernah menjadi pengurus partai Golkar, FC ijazah S.1 atau yang sederajat.

Termasuk surat pernyataan bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam partai Golkar, surat dukungan tertulis minimal 30 persen dari pemegang hak suara, serta surat persetujuan dari DPP Golkar sebagai bakal calon ketua.

Konsolidasi Kader Sebelum Musda, Tanda Ketua Golkar Sulbar Dipilih Secara Aklamasi ?

Meski tidak termasuk dalam agenda resmi Musda, konsolidasi peserta Musda ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat diyakini bakal jadi menjadi ajang untuk mematangkan nama calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Dengan kata lain, begitu Musda resmi dibuka, nama calon Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat telah disepakati oleh para peserta.

Ketua panitia pelaksana Musda ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat, Usman Suhuriah menampik asumsi tersebut. Kata dia, agenda konsolidasi sebelum Musda tersebut sebatas forum non formal. Murni untuk memperlancar jalannya Musda yang dihelat di era normal baru seperti sekarang ini.

"Karena di sanakan akan ada beberapa sidang. Sementara siatuasi pandemi ini, tentu itu membutuhkan konsolidasi. Kedua juga kan seluruh pengurus DPD II untuk bagaimana mensolidkan agenda penyelenggaraan Pilkada tahun 2020," ujar Usman Suhuriah yang dihubungi via telepon.

"Oh tidak. Bukan itu konteksnya. Sebab yang secara resmi itu akan dibahas dalam forum Musda," tegas Usman yang menampik asumsi konsolidasi jadi ajang menyepakati nama ketua DPD Golkar Sulawesi Barat.

Kareba sifatnya non formal, sambung Usman, mustahil bagi forum konsolidasi yang dimaksud untuk dijadikan ajang memutuskan siapa yang paling berhak menduduki jabatan tertinggi di struktur kepengurusan 'beringin' di provinsi ke-33 ini.

"Jumlahnya baru akan kita tahu kalau sudah diverifikasi oleh teman-teman di meja registrasi. Tetap akan diverifikasi dulu kehadirannya. Karena biar juga ada hak kalau misalnya tidak hadir. Makanya istilahnya diverifikasi dulu," terang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat itu saat ditanya tentang jumlah pemilih hak suara yang bakal diperebutkan di forum Musda.

Tak Boleh Dua 'Dapur'

Sebanyak Tiga DPD II Golkar dari enam DPD II yang ada di Sulawesi Barat sebelumnya telah menerbitkan rekomendasi persetujuan untuk pencalonan tiga nama sebagai bakal calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Masing-masing Ali Baal Masdar, Andi Ibrahim Masdar, serta Aras Tammauni yang telah mengantongi restu dari DPD II Golkar Mamasa, Mamuju dan Pasangkayu.

"Kalau untuk Pak Hamzah Hapati Hasan tidak perlu lagi mengantongi rekomendasi. Sebab Beliau sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua Golkar Sulbar berdasarkan AD/ART partai. Rekomendasi itu bukan berarti dukungan resmi yah, baru persetujuan bagi mereka untuk dicalonkan. Bukan sikap resmi DPD II untuk mendukung," ujar Ketua DPD II Golkar Mamasa, H Sudirman.

Masih menurut H Sudirman, partai Golkar sangat alergi dengan yang namanya 'dua dapur'. Artinya, haram hukumnya bagi partai yang dimulai dengan berdirinya Sekber Golkar di akhir pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1964 itu untuk mendudukkan seorang ketua DPD yang memiliki hubungan darah dengan pengurus partai lain. Dengan kata lain, nama Ali Baal Masdar hampir pasti gugur di bursa calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat; Andi Ruskati yang istri Ali adalah ketua DPD Gerindra Sulawesi Barat.

"Sebenarnya yang pertama kita dorong itu Ali Baal Masdar. Hanya karena dari DPP menyatakan seperti itu bahwa kalau misalkan istrinya mundur dari kepengurusan partai lain. Kan tidak logis, masa suaminya pegang Golkar, istrinya pegang Gerindra. Seandainya bukan istrinya, saya kira tidak apa-apa. Yang dimaksud dengan istilah dua dapur itu adalah suami istri," bebernya.

Selain dua nama tersisa; Andi Ibrahim Masdar dan Aras Tammauni, di mata H Sudirman, figur Hamzah Hapati Hasan berpotensi sebagai kuda hitam di bursa calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Hamzah yang telah malang melintang di partai Golkar itu dianggap memiliki semua atribut yang dibutuhkan Golkar.

"Dua nama yang menguat. Tapi kalau masuk Hamzah Hapati Hasan ?. Kalau masuk itu, kuda hitam juga itu," cetus pria yang legislator Sulawesi Barat itu.

Semua yang disampaikan H Sudirman di atas bukan menjadi suara utuh di lima DPD II Golkar lainnya. Segalanya masih bisa terjadi, menurut H Sudirman.

"Ini pendapat Mamasa yah, yang lain saya tidak tahu," demikian H Sudirman.

d'Maleo hotel Mamuju bakal menjadi saksi atas perhelatan Musda ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat yang dijadwalkan bakal dihadiri oleh Sekjen DPP Golkar, Lodewijk Paulus. Jika tak ada aral melintang, pelaksanaan Musda akan berlangsung selama dua hari; 18-19 Juli 2020. (Naf/A)