MAMUJU--Untuk mempercepat penanganan covid-19, pemerintah kabupaten Mamuju telah melakukan maksimalisasi refocusing kegiatan serta realokasi anggaran tahun 2020 yang totalnya mencapai Rp 26 Milyar. Di dalamnya termasuk Rp 200 Juta untuk tiap desa yang totalnya Rp 17,6 Miliar.

Selain bersumber dari dana desa, Rp 26 Miliar di atas juga datang dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp 6,4 Milyar yang direalokasi dari total dana BOK 10,2 Miliar tahun ini. Belum lagi dana tak terduga dari APBD yang telah disiapkan senilai Rp 2 Miliar lebih, serta realokasi anggaran RSUD Mamuju dan pemerintah Kecamatan dan kelurahan.

Para Kepala Desa diminta untuk tidak memanfaatkan kondisi yang darurat ini dengan menggunakan anggaran di atas secara ilegal. Kepala Dinas Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa kabupaten Mamuju, Mas Agung meminya agar Kepala Desa tidak 'menyelam sambil minum air'.

"Kami pun berharap agar masyarakat termasuk instansi terkait agar dapat melakukan pengawasan," ujar Mas Agung, seperti dikutip dari rilis Humas Pemkab Mamuju, Kamis (9/04).

Inspektur Inspektorat kabupaten Mamuju, Muh Yani menegaskan, pihaknya bakal melakukan pendampingan dan review atas apa dan bagaimana kegiatan yang direalokasi. Menurutnya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran ini sudah mendapatr legitimiasi merujuk ke berbagai instrumen peraturan dari pemerintah.

"Namun prosedur penggunaan uang Negara tetap harus diperhatikan," beber Muh Yani.

Inspektur Inspektorat kabupaten Mamuju, Muh Yani. (Foto/Humas Pemkab Mamuju)

Ia menambahkan, realokasi anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan covid-19 ini harus jelas dan fokus terhadap percepatan penanganan corona dan tidak dimanfaatkan dengan 'menempelkan' ke kegiatan yang tidak berhubungan dengan agenda besar di atas. 

"Hal lain yang juga perlu dicermati adalah tumpang tindih anggaran. Misalkan sudah dianggarkan dari dinas kesehatan, tidak perlu lagi dianggarkan di desa," tutup Muh Yani. (*/Naf)