MAMUJU--Anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 akhirnya resmi dilantik di ruang paripurna DPRD Sulawesi Barat, Kamis (26/09).

Pelantikan dan pengucapan sumpah dan janji Anggota DPRD Sulawesi Barat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, H Syahrial Sidik.

Ketua HmI cabang Manakarra, Sopliadi meminta agar para anggota DPRD Sulawesi Barat yang baru dilantik tersebut untuk mendudukkan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Bukan hanya berdasar pada kepentingan pribadi dan kelompok saja.

"Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utamanya. Setiap pembuatan Perda di Sulbar ini harus dikaji baik-baik, dan yang paling penting jangan sampai meninggalkan catatan hukum," tegas Sopliadi dalam sebuah kesempatan berdialog dengan Ketua DPRD Sulawesi Barat sementara, Suraidah Suhardi di sela-sela aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di gedung DPRD Sulawesi Barat.

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, H Syahrial Sidik Memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024. (Foto/Facebook_Infokom Sulbar) 

Sejumlah catatan penting mesti dijadikan perhatian serius oleh para anggota DPRD Sulawesi Barat yang baru dilantik. Direktur Eksekutif lemaga Esensi Sulawesi Barat, Nursalim Ismail menyebut,  momentum pelantikan anggota DPRD Sulawesi Barat merupakan babak baru untuk memahatkan harapan rakyat selama lima tahun ke depan. 

"Ber-DPRD artinya tidak ada lagi sekat-sekat kepartaian. Yang ada semua menyatu dalam satu tanggung jawab bersama; mewujudkan kesejahteraan rakyat," beber Nursalim kepada WACANA.Info.

Ia juga berharap, DPRD di periode ini tak lagi terlalu lama membahas persoalan internal rumah tangga DPRD. Publik menanti kerja kerja kerakyatan. 

"Perlu proporsionalitas hak di antara seluruh anggota DPRD. Sehingga tidak ada kesan satu pihak mendominasi, sementara di lain pihak terdiskriminasi," sambung dia.

Masih Nursalim, DPRD perlu fokus pada dua hal yang selama ini masih terbilang lemah. Yaitu fungsi legislasi dan Pengawasan. 

"Dengan porsi anggaran sekretariat yang cukup besar, dua hal ini, saya kira perlu digenjot sedemikian rupa," ujar Nursalim.

"Mengajak agar DPRD periode 2019-2024 belajar banyak pada periode sebelumnya. Dimana mereka teesandera oleh polemik hukum yang mendera. Semoga ke depan, makin mengedepankan kehati-hatian," tutup Nursalim Ismail.

Ini Kata Suraidah

Ketua sementara DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi punya komitmen jelas dalam menahkodai lembaga legislatif Sulawesi Barat itu demi kebaikan masyarakat di provinsi ke-33 ini.

"Saya mau mengundang teman-teman yang baru saja dilantik, sekaligus mengirimkan surat ke masing-masing partai politik untuk mengusulkan pembentukan fraksi. Kemudian orientasi sebelum menjabat, setelah itu baru kita bahas Tatib," sebut Suraidah Suhardi via WhatsApp.

Pelantikan dan Pengambilan Sumbah Janji Jabatan Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024. (Foto/Facebook_Infokom Sulbar)

"Difikiran saya sudah ada ancang-ancang untuk pendistribusian pembentukan fraksi. Kemudian pembahasan Tatib, setelah itu alat kelengkapan DPRD. Lalu mengangendakan sesegera mungkin untuk defenitif untuk pimpinan DPRD," sambungnya.

Tentang tudingan fungsi pengawasan yang selama ini dianggap lemah, DPRD Sulawesi Barat di periode 2019-2024 bakal menjadikannya sebagai sebuah pengalaman berharga. Kata Suraidah, pihaknya akan memaksimalkan komunikasi dengan lembaga pengawas pemerintahan yang ada di Sulawesi Barat.

"Kita tidak boleh menjadi lembaga seperti kejaksaan atau kepolisian. Karena kita berdasar pada hasil laporan dari BPK RI sebagaui lembaga pengawas negara. Jadi kita akan melihat laporan-laporan itu. Jadi kalau kita mau menghakimi bahwa ini, itu yang salah, yah saya juga kurang sepakat. Yang pasti, kita akan menggunakan fungsi yang kita miliki dan tidak melampaui kewenangan yang ada pada kita," terang Suraidah.

"Itu (memaksimalkan komunikasi dengan lembaga lain) sudah menjadi palnning saya kedepan agar bagaimana koordinasi itu bisa berjalan baik. Karena kita ingin mengharapkan bimibingan, apalagi Kejati tidak lama lagi akan hadir di Sulbar. Tentu semua stakeholder sama-sama lah kita membangun daerah ini," paparnya.

Suraidah pun optimis, harmoniasi hubungan antara eksekutif dan legislatif di masa mendatang harus terwujud. Itu bisa direalisasikan dengan membangun komunikasi yang baik dengan 'gedung sebelah'.

"Langkah yang akan saya ambil juga, saya akan menemui Gubernur sebagai mitra DPRD. Saya akan komunikasikan bahwa kita ini setara, bukan saling membawahi satu sama lain. Karena itu tanggungjawab kita seimbang, setidaknya komunikasi yang terkesan buntu bisa kita upayakan berjalan maksimal," begitu kata Suraidah Suhardi. (Naf/A)