MAMUJU--Seperti bola, kontestasi menuju gelaran Pemilukada Mamuju tahun 2020 terus menggelinding. Dari partai politik yang telah secara resmi membuka seleksi pencalonan, hingga figur dari kalangan birokrat yang telah membidik kursi Bupati/Wakil Bupati Mamuju periode selanjutnya.

Khusus untuk poin kedua di atas, tiga birokrat senior di lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat secara terang-terangan telah menyatakan kesiapannya ikut bertarung di Pemilukada Mamuju tahun depan. Ketiganya masing-masing; Muhammad Rahmat Sanusi, Muhammad Jamil Barambangi, serta Mohammad Ali Chandra Hapati Hasan.

Untuk memuluskan langkah ketiganya menuju momentum politik lima tahunan di Mamuju itu, ketiganya sepakat untuk saling mendukung satu sama lain. Ketiganya berkomitmen untuk bersaing secara sehat, tanpa ada tindakan yang berpotensi merugikan ketiga-tiganya.

"Kita sepakat untuk saling mendukung. Tujuan kita kan sama, bagaimana agar Mamuju ke depan bisa jadi lebih baik Jadi lebih marasa," papar Muhammad Rahmat Sanusi kepada WACANA.Info, Senin (16/09).

Rahmat yang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sulawesi Barat itu menyebut, kesiapannya berikut dua birkrat Sulawesi Barat lainnya itu dalam kontestasi politik di Pemilukada Mamuju akan membawa angins segar bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ini punya visi misi yang secara substansi sama. Akan positif bila banyak kepala yang ikut memikirkan bagaimana Mamuju di masa mendatang," begitu kata Rahmat Sanusi, pria yang juga ketua FKPT Sulawesi Barat itu.

Setali tiga uang, Muhammad Jamil Barambangi juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengaku, komunikasi baik dengan Rahmat maupun dengan Chandra sejauh ini berjalan sangat baik.

"Saya kira, semua orang punya hak yang sama untuk maju di momentum politik apapun, termasuk di Pilkada. Saya kira komunikasi diantara kami berjalan cukup baik. Tadi saja sehabis apel pagi, kami sempat bercerita banyak soal bagaimana Mamuju ini bisa lebih baik di masa mendatang," papar Jamil, pria yang juga Kepala Badan Penelitian Daerah provinsi Sulawesi Barat itu.

Lebih lanjut, Jamil menjelaskan, ada agenda besar yang hendak ia bawa dalam keikutsertaannya di Pemilukada Mamuju tahun 2020 mendatang. Kata Jamil, penguatan SDM untuk mengelola kekayaan alam di Mamuju adalah salah satu poin utama yang akan ia perjuangkan.

"Termasuk bagaimana penataan kota Mamuju yang harus lebih baik. Sebagai ibu kota provinsi, kota Mamuju harus jadi yang terbaik di antara kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Sulbar," sambung mantan aktivis HmI itu.

WACANA.Info mencoba menghubungi Mochammad Ali Chandra Hapati Hasan. Namun dari sekian panggilan ke nomor teleponnya, tak satu pun dijawab oleh saudara mantan Ketua DPRD Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan itu.

Tapi dari penjelasannya saat ditemui beberapa waktu lalu, Chandra tak menampik wacana pencalonannya di Pemilukada Mamuju. Saat ini, mantan Ketua KNPI Sulawesi Barat itu menyebut, namanya memang masuk dalam deretan figur yang saat ini sedang disurvei.

"Saat ini, saya mengalir saja. Tapi memang, nama saya masuk dalam deretan figur yang saat ini disurvei," papar Mochammad Ali Chandra. seperti diberitakan WACANA.Info 9 September 2019 lalu.

Berani Melepas Status ASN ?

Dalam konteks Politik di Mamuju, riwayat birokrat hijrah ke politik, punya ke-khas-an tersendiri. Sebab selalu diperhadapkan dengan kesimpulan publik terhadap seorang figur.

Birokrat yang berani melepas dari statusnya, bakal memiliki daya dongkrak di mata publik. Sebab langsung linear dengan citra sebagai seorang petarung.

Direktur lembaga Esensi Sulawesi Barat, Nursalim Ismail menganggap, hadirnya sosok Jamil Barambangi, Rahmat Sanusi dan Chandra bukan hal yang mengagetkan. Nama-nama di atas sudah sering terdengar di setiap hajatan politik.

Nursalim Ismail. (Foto/Facebook)

"Namun apakah hajatan Pilkada Mamuju 2020 akan membuat mereka mengambil keputusan radikal berupa hengkang dari jabatan ASN ?. Tentu hanya mereka yang tahu," ujar Nursalim.

Ketimbang meributi figur per figur dengan ragam latar belakakangnya itu, Nursalim melihat ada hal yang jauh lebih penting untuk dijadikan bahan diskusi jelang pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 naanti.

Kini, kata Nursalim, mayoritas orang secara sporadis membincang figuritas sematas. Padahal, sebelum bicara tentang hal itu, mengukur kepatutan seorang pemimpin daerah perlu untuk disegarkan.

"Nah, diskusi kepatutan ini rupanya kurang diminati. Padahal disitulah ruh Pilkada," beber pria yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Mamuju itu.

Kata dia, jauh sebelum bicara figur serta kapasitasnya, yang paling penting untuk dibincang seluas-luasnya adalah soal kepatutan.

"Dengan demikian, kita tidak akan melangsungkan segala atraksi politik di ruang publik dengan kemasan-kemasan simbolik semata," tutup Nursalim Ismail. (Naf/A)