MAMUJU–-Partai NasDem mendulang kesuksesan di Pemilu April 2019 lalu. 

Di Sulawesi Barat, raihan suara partai besutan Surya Paloh itu sukses mengantar beberapa kadernya duduk di kursi pimpinan DPRD, provinsi maupun kabupaten. Satu kursi di Senayan pun sah milik NasDem Sulawesi Barat. 

Hampir di semua kabupaten di Sulawesi Barat, NasDem jadi fraksi utuh di lembaga DPRD; kecuali kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Bahkan, di kabupaten Mamuju, raihan sembilan kursi oleh NasDem cukup untuk mendudukkan satu kadernya di kursi ketua DPRD.

Di tingkat provinsi, jumlah kursi kepunyaan NasDem sukses membentuk satu fraksi utuh. Kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat pun resmi milik partai dengan jargon restorasi Indonesia itu.

Publik pun sempat dibuat bertanya-tanya ihwal siapa yang bakal diplot NasDem untuk mengisi beberapa jabatan strategis di DPRD. Dinamika internal partai NasDem sampai jadi headline di beberapa media yang ada di provinsi ke-33 ini beberapa waktu terakhir.

Hingga akhirnya, Senin (2/09), pengurus DPP partai NasDem menyerahkan SK yang memuat nama-nama ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, hingga Ketua Fraksi di DPRD kabupaten dan provinsi kepada mereka yang akan mendudukinya.

Mereka yang diserahi SK bernomor 019.SK/DPP.NasDem/VIII/2019 tersebut masing-masing; Abdul Rahim untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Sulawesi BaratH, Muhammad Jayadi di posisi Ketua Fraksi di DPRD Sulawesi Barat.

Penyerahan SK DPP NasDem Kepada Calon Pimpinan DPRD Kabupaten dan Provinsi, Termasuk Calon Ketua Fraksi DPRD. (Foto/Firdaus Paturusi)

Selanjutnya, Azwar Anshari Habsi sebagai Ketua DPRD Mamuju, Yudiaman Firusdi di jabatan Ketua Fraksi di DPRD Mamuju. Lalu Karma mengantongi SK sebagai Ketua Fraksi di DPRD Pasangkayu, Orsan Soleman untuk jabatan Ketua DPRD Mamasa, Musa sebagai ketua Fraksi di DPRD Mamasa, dan H. Syarifuddin di posisi ketua fraksi DPRD Polman.

Pedoman Organisasi (PO) Nomor 5 tahun 2019 jadi rujukan bagi partai NasDem dalam mengusulkan dan menetapkan mereka yang direkomendasi duduk di deretan posisi strategis di atas.

"Amanah ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dan dari progres peningkatan partai NasDem di Sulbar di bawah pimpinan Ketua DPW Kakak Habsi di Provinsi dari dua menjadi enam kursi, berarti kenaikannya tiga kali lipat," sebut Ketua DPP partai NasDem bidang Hubungan Luar Negeri, Martin Manurung saat menyerahkan SK pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi DPRD di d'Maleo hotel Mamuju.

Turut hadir pada penyerahan SK tersebut ketua DPW NasDem Sulawesi Barat, Habsi Wahid, Ketua Kompenwil Sulawesi Barat DPP partai NasDem, Anwar Adnan Saleh. Hadir pula sekretaris DPW partai NasDem Sulawesi Selatan, Saharuddin dan sekretaris DPW NasDem Sulawesi Barat, Muhammad Jayadi.

SK DPP Disoal Kader Nasdem Sulbar

Terbitnya SK DPP NasDem nomor 019.SK/DPP.NasDem/VIII/2019 di atas rupanya mengundang nada minor dari internal pengurus NasDem Sulawesi Barat. Ada yang menuding, DPP telah keliru dalam merealisasikan PO Nomor tahun 2019 itu.

Nama Abdul Rahim yang oleh DPP NasDem diputuskan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat dianggap melenceng dari regulasi yang telah ditetapkan.

"Tidak diusulkan nama Beliau (Abdul Rahim), sehingga tidak sesuai PO," tuding Gafur, salah seorang pengurus DPW NasDem Sulawesi Barat.

Ada sejumlah tolak ukur yang digunakan dalam hal menentukan siapa yang bakal diplot untuk jabatan strategis di DPRD. Ketua DPW NasDem Sulawesi Barat, Habsi Wahid saat ditemui beberapa waktu lalu menyebut, setidaknya ada empat poin utama yang dijadikan pertimbangan oleh DPP partai NasDem

"Pertama, dari struktur kepartaian, kemudian pendidikannya, pengalaman, lalu integrtasnya terhadap partai," kata Habsi kepada WACANA.Info awal Agustus 2019 lalu.

Ketua DPW NasDem Subar, Habsi Wahid dan Rombongan Saat Menyerahkan Berkas Partai Politik ke KPU Sulbar. (Foto/Manaf Harmay)

Masih dari penjelasan pria yang Bupati Mamuju itu, mekanisme yang berlaku di internal NasDem dalam hal menentukan siapa unsur pimpinan di DPRD dimulai dari rapat pleno di masing-masing tingkatan. Untuk DPRD kabupaten, nama-nama yang akan diusul diplenokan terlebih dahulu di tingkat DPD. Lalu hasilnya diteruskan ke DPW hingga ke meja DPP.

"Demikian juga di provinsi, kita plenokan juga. Prosedurnya, DPD mengusulkan tiga dari hasil pleno yang dilakukan DPD itu dibawa DPW, DPW yang mempelnokan kembali. Kalau dianggap itu telah memenuhi keterwakilan di tingkat DPD, kita tidak perlu menabah di tingkat DPW, meski sebenarnya ada kewenangan DPW untuk menambah itu," terang Habsi Wahid kala itu.

Oleh Gafur, pleno di tingkat DPW memutuskan tak ada nama Abdul Rahim dalam daftar usulan calon Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat yang diteruskan ke pengurus DPP. Rahim yang akhirnya diputuskan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat itu pun, dituding sebagai keputusan yang inkonstitusional.

"Bagaimana kita bisa besar, kalau di dalam sebuah rumah kita tidak bisa berkomunikasi. Ini kekhawatiran saya di Nasdem. Jadi saya heran, pak Surya Paloh ketika memberikan kuliah umum kepada kami selalu menyampaikan itu," keluh kader muda NasDem Sulawesi Barat, Nurdiansyah Mansur.

Rahim Jadi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Itu Perintah Langsung Surya Paloh

Tak berlebihan jika menyebut Abdul Rahim adalah sosok yang begitu berjasa atas apa yang telah diraih oleh NasDem hari ini. Kala ia menahkodai NasDem Sulawesi Barat beberapa tahun lalu, mesin partai benar-benar ia genjot.

Agenda tur ke DPD-DPD yang ada di enam kabupaten di Sulawesi Barat pun pernah ia lakukan sebagai upaya untuk memperkuat konsolidasi kader NasDem yang ada di semua jenjang kepengurusan di provinsi ini.

Buntutnya, Rahim sukses membawa NasDem Sulawesi Barat sebagai partai yang dinyatakan lolos dalam masa verifikasi faktual partai politik oleh KPU selang beberapa lama sebelum Pemilu 2019. 

Bisa jadi, atas tenaga, fikiran atau bahkan materi yang telah dipersembahkan Rahim untuk membesarkan NasDem di Sulawesi Barat itu lah hingga akhirnya, keputusan untuk mendudukkannya di kursi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat justru datang langsung dari Ketua Umum partai NasDem, Surya Paloh.

"Saya sendiri yang mendapat perintah agar supaya disampaikan ke Pak Sekjen, saudara Rahim yang jadi unsur pimpinan DPRD di Sulbar. Jadi, Rahim yang diamanahi sebagai Wakil Ketua DPRD itu memang datang langsung dari Pak Ketum," beber Ketua Kompenwil Sulawesi Barat, DPP NasDem, Anwar Adnan Saleh dalam sebuah diskusi di Matos, Mamuju, Selasa (3/09).

Ketua Kompenwil Subar, DPP NasDem, Anwar Adnan Saleh. (Foto/Manaf Harmay)

Kata Anwar, komitmen untuk mendudukkan Abdul Rahim di posisi strategis itu bahkan sudah terlontar dari mulut Surya Paloh jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Mantan Gubernur Sulawesi Barat itu juga banyak menyinggung apa-apa saja yang telah dilakukan Rahim dalam membesarkan NasDem di provinsi yang malaqbi ini.

"Saya kira, SK itu sudah final. Mari kita sudahilah polemik-polemik itu. Kita tidak akan bisa besar kalau masih terus menyoal apa yang sudah menjadi keputusan partai. Sulbar ini, mungkin satu-satunya daerah yang unsur pimpinan DPRD-nya diputuskan langsung oleh Pak Ketum. Meski tak ada nama Rahim dalam usulan DPW, tapi kewenangan untuk menetapkan siapa yang akan didudukkan itu kan ada di DPP. Jadi memang, itu Sulbar ini jadi hak prerogatif Pak Surya Paloh," terang Anwar Adnan Saleh.

Akan jauh lebih bijak jika semua pihak tunduk dan patuh atas apa yang telah diputuska DPP NasDem di aras. Kata Anwar, adalah sebuah kekeliruan besar jika ada kader NasDem sendiri yang mempertanyakan apa yang telah menjadi keputusan Surya Paloh.

"Masa kita mau ragukan keputusan Pak Surya Paloh. Beliau sudah banyak berkorban tenaga, fikiran hingga materi untuk membesarkan partai ini sampai di titk seperti sekarang, lalu kita mau persoalkan apa yang menjadi keputusan Beliau. Saya kira jangan seperti itu lah. Kepada mereka yang diserahi amanah untuk jabatan-jabatan itu, bekerja saja, jalankan amanah dengan baik. Sebab DPP NasDem tetap akan mengawasi kinerja mereka," tutup Anwar Adnan Saleh.

Polemik SK DPP NasDem Hendaknya Ditanggapi Positif

SK yang diterbitkan DPP NasDem tersebut yang disoal oleh kader sendiri di atas merupakan sebuah dinamika yang lazim terjadi dalam setiap proses politik. Sekretaris DPW NasDem Sulawesi Barat, Muhammad Jayadi meminta semua pihak untuk tak perlu membesar-besarkan suara minor pasca diterbitkannya SK yang dimaksud.

"Ada pun yang mempertanyakan SK itu yah kita apresiasi secara postif saja. Dengan penyerahan SK yang dilakukan oleh DPP ke DPW itu yah kita jalankan, karena itu perintah partai. Yang menyoal, saya kira partai ini adalah partai yang sangat terbuka. Kita jangan menanggapinya secara negatif," cetus Jayadi yang dihubungi via sambungan telepon.

Sekretaris DPW NasDem Sulbar, Muhammad Jayadi. (Foto/Faebook)

Menurut dia, dengan terbitnya nomor SK 019.SK/DPP.NasDem/VIII/2019 tersebut, maka semua pertanyaan berikut pernyataan menyangkut siapa kader NasDem yang diposisikan di jabatan tertentu sudah benar-benar selesai. SK itu, kata Jayadi bersifat final.

"Kan sudah disampaikan kepada semua kader yang ditugasi. Kan sudah jelas dikatakan bahwa Ketum punya hak prerogatif dalam menentukan itu, memang sudah jelas. Semua ketika Pak Ketum yang bicara, yah semua kader harus tunduk dan patuh terhadap itu," pungkas Muhammad jayadi.

Ini Kata Rahim

Poin demi poin yang termaktub dalam SK DPP NasDem tentang nama-nama pimpinan DPRD dan ketua fraksi tersebut diyakini telah melalui sebuah pertimbangan yang sangat matang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Kompenwil Sulawesi Barat, DPP NasDem, Abdul Rahim.

Menurut dia, rekam jejak dari nama-nama yang diserahi amanah itu sudah pasti telah ditelusuri oleh DPP NasDem sesuai dengan PO nomor 5 tahun 2019 tentang pertimbangan-pertimbangan dasar, syarat-syarat dasar.

"Yang terpenting bagi kita adalah bahwa amanah, mandat atau SK yang memberikan amanah kepada saya selaku Wakil Ketua DPRD Sulbar, ini adalah sebuah kehormatan yang harus saya jaga, yang harus saya laksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan bekerja sungguh-sungguh," papar Rahim yang ditemui di ruang kerjanya di gedung DPRD Sulawesi Barat.

Wakil Ketua Kompenwil Sulbar, DPP NasDem, Abdul Rahim. (Foto/Manaf Harmay)

Rahim yang salah satu tokoh pejuang pembentukan provinsi Sulawesi Barat itu sadar betul, jabatan Wakil Ketua DPRD yang dimandatkan kepadanya merupakan amanah yang wajib dijalankan sebaik-baiknya. Misi partai hatus mampu ia terjemahkan dalam kebijakan-kebijakan yang bakal ia ambil dalam ber-DPRD.

"Misi besar ini tentu tidak cukup hanya pada diri saya. Ini membutuhkan gerakan kolektif, dibutuhkan sinergitas dari seluruh kader yang ada, baik yang ada dalam struktur partai, terlebih lagi sinergitas dari seluruh kader yang menjadi anggota DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten. Ini penting supaya arah kita membawa misi besar partai NasDem bisa secara perlahan bisa menjadi bagian dari setiap kebijakan yang kita putuskan," simpul Abdul Rahim. 

Atas amanah yang diserahkan DPP NasDem kepadanya, Rahim politisi kaya pengalaman asal Polman itu sama sekali tak ingin jemawa. Tak bikin dia bangga atau angkuh. Rahim sadar betul, jabatan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat yang bakal ia sandang itu bukan hal yang sifatnya abadi, dapat datang dan pergi sesuai kehendak Sang Maha Kuasa.

"Jabatan adalah amanah yang akan dimintakan pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tetapi terlebih di akhirat. Apakah ia berfaedah kepada sesama umat manusia, atau tidak," tutup Abdul Rahim. (Naf/A)