MAMUJU--"Masa kesadaran harus dari luar. Opini itu hanya menjadi syarat minimal bagi pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Uang yang digunakan itu harus sesuai dengan syarat dan aturan yang berlau,".

Hal itu disampaikan Kepala BPK perwakilan Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan dalam media workshop pemahaman tugas dan wewnang BPK di gedung BPK perwakilan Sulawesi Barat baru-baru ini.

Diksi 'standar minimal' yang digunakan Eydu di atas merupakan penegasan bahwa WTP berdiri di garis paling bawah atas apa yang diidealkan oleh BPK bagi pengelolaan keuangan daerah. Ada hal yang jauh lebih ideal yang disemogakan BPK dalam setiap proses audit yang dilakukannya. Makanya, WTP bukan untuk dibanggakan.

WTP yang diterima baik oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat, maupun pemerintah kabupaten, masih menyisakan setumpuk catatan dalam bentuk rekomendasi. Poin dalam rekomendasi tersebut adalah berbagai catatan minor yang mesti segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Opini yang kami keluarkan memang WTP. Tapi WTP dengan banyak masalah. Jangan bangga dengan opini itu, sebab masalah yang ada itu harus segera ditindaklanjuti," tegas pria asli Pematang Siantar itu.

Dikatakan sebagai standar minimal, Eydu mengurai, pihaknya sesungguhnya punya agenda yang jauh lebih mulia ketimang 'hanya' memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dijalani pemerintah daerah. Kata Eydu, audit keuangan dengan memastikan prinsip akuntablitasnya terpenuhi itu hanya bagian kecil dari apa yang sebenarnya harus dilakukan BPK.

Menurutnya, ada tugas yang jauh lebih penting dari pada sekedar menguggurkan kewajiban dengan mengeluarkan opini (dengan seabrek rekomemdasinya). Kata Eydu, mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir dari berbagai jenis audit yang dilakukan BPK.

"Sulbar ini masih fokus dalam urusan akuntabilitas. Kami jujur, kami fokus di pemeriksaan akuntabilitas. Kita belum melihat efektifitas dari perencanaan penganggarannya. Apakah ia sudah sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, apakah sudah efisien. Kita belum sampai pada tataran itu," urai Eydu.

Padahal, BPK punya jenis pemeriksanaan lain selain 'sekedar' memeriksa akuntabulitas pengelolaan keuangan daerah. Audit Kinerja adalah item yang belum disentuh oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Barat selama ini.

"Kita masih di tataran akuntabilitasnya saja. Belum masuk ke Kinerja dengan tujuan kesejahteraan masyarakat," papar dia.

Jangankan audit Kinerja, untuk memastikan akuntabulitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah saja, BPK masih harus kerja ekstra. Menurut Eydu, perbaikan kualitas SDM di internal pemerintah daerah adalah salah satu poin yang hendaknya segera dilakukan pemerintah daerah.

"Permasalahan (dalam rekomendasi BPK) itu sebaiknya sudah tidak ada. Idiealnya kan bukan karena diperiksa anda bertanggungjawab, yang jauh lebih penting, tanpa diperiksa pun tanggungjawab itu muncul dari kejujuran," harap Eydu.

Mungkin, banyak di antara kita yang tahunya BPK adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah. Sementara audit Kinerja bisa saja terdengar asing di telinga kita. Padahal di audit Kinera itu lah kepastian akan efektifitas dan efisiensi anggaran itu mendapat kepastian.

Merujuk dari data BPK perwakilan Sulawesi Barat, pemeriksaan Kinerja adalah audit atas aspek ekonomis dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan internal pemerintahan.

Jika BPK perwakilan Sulawesi Barat terus-terusan hanya fokus pada pemeriksanaan akuntabilitas saja, kapan lembaga itu menyentuh aspek Kinerja di Sulawesi Barat ?.

"Kendala kita di Sulbar ini adalah kualitas SDM. Misalnya, bendahara APBD itu kualitasnya harus sama dengan bendahara APBN, kita sudah rekomendasikan hal tersebut. Ia minimal harus tersertifikasi. Hanya saja masalahnya kita di Sulbar ini ada banyak kasus pemerintah daerahnya enggan untuk mengangkat pejabat bendahara yang tersertifikasi," cetus Eydu Eydu Oktain Panjaitan.

Berharap Pada Gerakan Budaya Kerja Malaqbi

Masalah rendahnya kapasitas SDM khususnya di provinsi Sulawesi Barat tampaknya dipandang sebagai hal yang segera harus dituntaskan. Buktinya, launching gerakan budaya kerja malaqbi yang diinisasi pemerintah provinsi Sulawesi Barat beberapa waktu lalu disemogakan mampu meretas masalah SDM di provinsi ke-33 ini.

Kick off budaya kerja malaqbi tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan tatanan birokrasi yang yang bersih, modern dan terpercaya.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menjelaskan, launching budaya kerja malaqbi merupakan perwujudan dari misi ke dua pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Diantaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya. 

Ali menyebut, launching gerakan budaya kerja malaqbi itu adalah pengejewantahan komitmen bersama dalam mengembangkan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan ASN; integritas, disiplin, etos kerja dan terus inovatif yang disingkat 'Ide To Malaqbi'.

"Budaya kerja malaqbi merupakan cara pandang ASN lingkup Pemprov Sulbar, dalam melaksanakan tugas yang ditekuninya, sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan prinsip-prinsip yang menumbuhkan keyakinan kuat atas dasar malaqbi," urai Ali Baal Masdar pada launching budaya kerja malaqbi di kompleks kantor Gubernur Sulawesi Barat beverapa waktu lalu.

Malaqbi, lanjut Ali Baal, adalah sebuah kata yang memiliki makna yang sangat mulia lagi bermartabat yang menggambarkan harkat dan kedudukan yang tinggi bagi masyarakat Sulawesi Barat.

"Hal Ini dapat tercermin dari sikap dan tindakan seperti malaqbi pau (tutur kata yang sopan), malaqbi gauq (bertingkah laku baik) dan malaqbi kedzo (berprilaku yang baik) satu kata dengan perbuatan yang dijabarkan dalam kehidupan organisasi," jelas mantan Bupati Polman itu.

Ali Baal berharap, budaya kerja malaqbi yang meliputi Ide To Malaqbi tersebut benar-benar dapat diaktualisasikan serta mampu menjadi alat memperbaiki moral dan cara kerja dalam rangka meningkatkan Kinerja dan produktifitas individu dan organisasi.

Sekretaris daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengurai, kick off budaya kerja malaqbi adalah momentum dimulainya budaya kerja baru. 

Kata dia, beberapa penting yang harus diwujudkan di kehidupan biroktasi melalui gerakan tersebut yakni intergritas, disiplin, etos kerja dan terus inovatif.

"Kick off sebetulnya lebih dikenal dalam dunia sepak bola, dimana dimulainya sebuah pertandingan. Maka semangat pertandingan sepak bola ini kita ingin bawa ke dunia kerja birokrasi di Sulbar," papar Idris.

"Semangatnya kick off kita mulai hari ini, maka dinamisasi kegiatannya tidak boleh berhenti. Kick off menandakan dinamisasi antara pimpinan, seluruh perangkatnya dan staf, semuanya bahu membahu untuk membangun budaya kerja baru" begtu kata Muhammad Idris (Naf)