MAMUJU--DPRD Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian akhir fraksi dan persetujuan bersama terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Harun.

Paripurna tersebut turut dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris serta sejumlah pimpinan OPD.

Pada kesempatan itu, juru bicara fraksi Demokrat, Firman Argo dalam laporannya menyoroti Kinerja dinas pendidikan yang sampai saat ini masih menyisakan banyak masalah dalam dunia pendidikan.

Seperti prestasi pendidikan Sulawesi Barat yang masih berada di tingkat yang terendah. Belum lagi masalah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belum juga tuntas diselesaikan.

"Ini menjadi cambuk kepada kita. Pendidikan provinsi Sulawesi Barat pada saat ini sangat bobrok, perlu adanya kepedulian bagi pejabat yang menangani dunia pendidikan di Sulawesi Barat agar supaya SDM generasi muda Sulawesi Barat mendapat pendidikan yang layak dan mampu menjadi yang terbaik ke depannya," urai Firman.

Sektor pendidikan juga menjadi sorotan fraksi Gerindra. Juru bicara fraksi Gerindra, Jumriati mengatakan, Kinerja dinas pendidikan tergolong buruk.

Buktinya, persentase jumlah angka putus sekolah di Sulawesi Barat yang masih cukup tinggi.

"Selain itu juga terkait masalah GTT yang sampai pada saat ini belum juga terselesaikan. Beberapa faktor tersebut menjadi pemicu akan prestasi pendidikan di Sulawesi Barat yang saat ini berada di peringkat terendah," ujar Jumiati.

Hampir seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Barat memang memberi rapor merah atas Kinerja di dinas pendidikan. 

Meski begitu, seluruh fraksi akhirnya memberi persetujuannya atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. (Keto/B)