MAMUJU--Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah berjalan di Sulawesi Barat selama kurang lebih dua bulan lamanya.

Evaluasi pun menjadi hal yang mesti dilakukan untuk mengukur progres capaian BSPS serta mengetahui kendala yang dihadapi pada proses penyelesaian program pro rakyat tersebut.

Atas alasan tersebut, SNVT Penyediaan Perumahan provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dan evaluasi BSPS tahap-1 di d'maleo hotel Mamuju, Selasa (9/07).

Rapat yang dihadiri oleh para koordinator fasilitator di semua dan tim teknis di masing-masing kabupaten se Sulawesi Barat itu diharapkan mampu menjadi ajang saling sharing tentang progres dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program yang dimaksud.

Untuk tahun 2019 ini, provinsi Sulawesi Barat program BSPS di Sulawesi Barat akan disalurkan kepada 4.500 penerima bantuan yang tersebar di enam kabupaten yang ada di provinsi ke-33 ini.

Untuk membiayai program itu, Sulawesi Barat mendapat kucuran anggaran senilai Rp 78 Miliar lebih.

"Ini adalah kegiatan pertama kita untuk mengevaluasi BSPS yang sudah berlangsung selama dua bulan," beber PPK rumah swadaya, SNVT Penyediaan Perumahan Sulawesi Barat, Herwan Panunju di awal pemaparannya di hadapan para peserta rapat.

Herwan juga berharap, rapat koordinasi dan evaluasi BSPS itu juga bisa menjadi wadah bagi semua pihak dalam menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih konferhensif.

"Nanti juga akan kita gelar rakor tingkat kabupaten. Nanti di kabupaten masing-masing Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yang akan membeberkan progresnya," sebut Herwan.

Di tempat yang sama, Plt Kabid perumahan dinas perumahan kawasan permukiman, Joko Mulyanto menjelaskan, pertemuan tersebut  diharapkan bisa jadi momentum untuk saling memberi masukan demi berjalannya BSPS di Sulawesi Barat.

"Sehingga penerima bantuan dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Dengan rumah yang layak dan sehat tentu akan menghasilkan aktivitas yang ideal pula" sebut Joko Mulyanto yang didaulat membuka kegiatan.

"Program ini diharapkan membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Juga akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Merangsang keswadayaan masyarakat dalam memperoleh rumah layak huni," sambung Joko Mulyanto.

Sementara itu, perwakilan TP4D yang sempat hadir, Elis Christina meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam program BSPS agar kiranya senantiasa mejadikan aturan dan regulasi sebagai panduan utama.

"Sebagai pendamping, kami menjalankan fungsi pencegahan. Dari kami mungkin berharap agar kita semua bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan," beber Elis dalam sambutannya.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya tertib administrasi yang wajib dipenuhi oleh semua pihak. Itu penting demi kebaikan semua pihak utamanya demi kelancaran program BSPS.

"Kita hindari sedapat mungkin untuk berbuat curang agar tidak ada keluhan di sana sini. Sedapat mungkin kita hindari perbuatan yang merugikan masyarakat penerima bantuan," begitu urai Elis Chirstina. (ADV)