MAMUJU --Pemerintah provinsi Sulawesi Barat resmi melaunching gerakan budaya kerja malaqbi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem tatanan birokrasi di provinsi ke-33 ini.

Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyebut, bicara budaya kerja malaqbi tak lepas dari prinsip outcome. Idris mengatakan, seluruh ASN harus memahami tujuan penerapan pengembangan budaya kerja malaqbi, harus ada perubahan mindset dan culture lama untuk bisa mendemonstrasikan perubahan budaya kerja malaqbi yang dimaksud.

"Serta komitmen dari para pimpinan OPD. Karena tanpa komitmen, budaya kerja ini tidak akan jalan. Dalam hai ini, efektivitas perubahan budaya kerja ini juga ditentukan oleh leader di level masing-masing, karena nantinya akan hadir pedoman untuk mengukur bagaimana budaya kerja ini bisa diterapkan," papar Muhammad Idris Hal tersebut di sampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad  dalam talk show budaya kerja malaqbi di Auditorium Lantai  IV kantor Gubernur Sulawesi Barat,  Rabu (3/07) kemarin.

Muhammad Idris. (Foto/Humas Pemprov Sulbar)

Pria asli Majene itu menjelaskan, budaya kerja malaqbi itu merupakan pedoman yang dibuat dalam bentuk peraturan Gubernur. Ia berharap, gerakan tersebut tak hanya menjadi media untuk hapalan semata.

"Tetapi menjadi believe atau keyakinan bahwa ini akan menghadirkan perubahan-perubahan di setiap OPD. Mulai hari ini kita take over, dan tanggung jawab untuk mendaratkan corporate culture atau budaya kerja ini kedalam organisasi kita," begitu urai Muhammad Idris seperti dikutip dari rilis media Humas pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Mendaratkan gerakan budaya kerja malaqbi pada tataran praktek di tata kelola birokrasi bukan lah hal yang mudah untuk diwujudkan. Gerakan tersebut hendaknya tak berhenti pada urusan merubah budaya kerja yang lama ke role model kekinian. 

"Termasuk penempatan orang pada jabatan tertentu yang sesuai dengan kapasitasnya. Sebab, Kinerja sebuah sistem birokrasi ada banyak variabel yangn harus kita lihatsecara konferhensip. Tidak parsial dengan hanya melihat aspek budaya kerjanya saja," beber pengamat politik dan pemerintahan dari Unsulbar, Dr Muhammad, Kamis (4/07).

Dr Muhammad. (Foto/Net)

Pengelolaan sistem birokrasi di Sulawesi Barat per hari ini masih terbilang jauh dari harapan publik. Tak terhitung sudah berapa kali anggota DPRD Sulawesi Barat mengkritisi berbagai aspek dari kebobrokan mesin birokrasi pemerintahan yang digawangi duet Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni itu. Di sisi lain, sejumlah terobosan yang dilakukan seorang Muhammad Idris demi terciptanya tatanan birokrasi yang ideal selama ia  menjabat Sekprov di Sulawesi Bara patut untuk diapresiasi.  

"Sistem pengawasan dan kontrol partisipatif bagi masyarakat terhadap kinerja birokrasi kita juga harus disiapkan selebar-lebarnya. Termasuk menyiapkan sistem layanan birokrasi yang mudah dan transparan," sambung Dr Muhammad.

Gerakan budaya kerja malaqbi, diharapkan tak sekedar berhenti pada aspek seremonial belaka. Dr Muhammad menegaskan, publik berharap besar gerakan tersebut bisa membawa angin segar bagi tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat.

"Jika sistem budaya kerja malaqbi ini menyentuh seluruh aspek di atas, maka publik layak menantikan adanya perubahan yang signifikan akan perbaikan Kinerja yang sudah ada," urainya.

Peran Penting Sang Kepala Daerah

Seideal apapun konsep dalam memperbaiki jalannya mesin birokrasi di Sulawesi Barat, tak akan berdampak apa-apa jika Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar sebagai pucuk pimpinan di daerah ini tak membumikannya secara tegas. Keteladanan adalah hal yang wajib untuk selalu diperlihatkan oleh keduanya jika ingin melihat konsep budaya kerja malaqbi itu benar-benar diamini oleh seluruh pihak.

"Kepala daerah harus bisa memastikan konsep itu tidak hanya sekedar konsep. Koordinasi yang intens mesti dilakukan oleh kepala daerah dalam mengawal konsep tersebut betul-betul diaplikasikan di semua jenjang birokrasi," sebut Dr Muhammad.

"Keteladanan, itu maksud saya," simpul Dr Muhammad.

Bukti yang Perlu

Akan sia-sia melauching gerakan budaya kerja malaqbi jika semangatnya hanya terhenti pada titik seremonial saja. Wajib hukumnya untuk mengaktualisasikannya dalam setiap tindak tanduk dan perilaku para birokrat nyang ada dalam sistem tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat.

"Gerakan budaya kerja malaqbi ini perlu diiringi dengan tindakan yang nyata. Sehingga semangatnya tidak hanya terbatas pada momentum seremonial dan tidak kehilangan makna. Perlu diwujudkan dengan memberikan pelayanan terbaik, program kerja disusun berdasar pada kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kemanfaatan serta kesejahteraan rakyat," terang akademisi STIE Muhammadiyah Mamuju, Suryansyah kepada WACANA.Info.

Suryansyah. (Foto/Net)

Indikator capaian Kinerja yang telah tersusun rapi dalam sistem birokrasi, kata Suryansyah harusnya mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Sulawesi Barat. Sehingga terbangun sebuah sistem dan standar mutu yang transparan dan akuntabel.

"Pemanfaatan teknologi juga perlu menjadi perhatian seiring perkembangan era revolusi industri 4.0 dan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah dapat mengunggah program kerja dan pencapaiannya melalui media sosial, agar terbangun kepercayaan publik dan masyarakat terlibat dalam pengawasannya," ulas Suryansyah. (Naf/A)