MAMUJU--"Saya kira pertama bahwa kita bersyukur bahwa Sulbar sudah 100 Persen UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Jadi orang mengatakan ilmu pengetahuan itu penting, tetapi lebih utama itu kejujuran. Berdasarkan data pada waktu penyerahan nilai, Alhamdulillah Sulbar tidak ada satu pun yang berkasus kaitannya dengan peserta UNBK. Berarti tingkat kejujuran bagus,".

Hal itu disampaikan Kepala Dinad Pendidikan provinsi Sulawesi Barat, Arifuddin Toppo sekaligus responyya soal data hasil Ujian Nasional SMK yang menempatlan Sulawesi Barat di urutan paling buncit se Indonesia.

Menurut Arifuddin, hasil Ujian Nasional SMK tersebut bakal dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan hal-hal apa saja yang mesti mendapat sentuhan perbaikan pada upaya peningkatan mutu pendidikan di provinsi ke-33 ini.

Hasil Ujian Nasional SMK Tahun 2019. (Foto/Istimewa)

"Saya kira ini akan menjadi data untuk dipakai memetakan penyelesaian masalah mutu pendidikan di Sulbar. Terurtama tiga mata pelajaran inti ini, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Tentu ini kita akan mencari titik masalahnya. Apakah karena memang kekurangan guru, atau guru yang mengajar bukan yang berkualifikasi, itu tentu akan kita lihat," papar dia, Senin (20/05).

Berdasarkan data yang diperoleh, Sulawesi Barat jadi provinsi dengan nilai paling kecil untuk hasil Unjian Nasional SMK tahun 2019. Raihan poin untuk Sulawesi Barat bahkan lebih rendah tinimbang provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Provinsi DI Yogyakarta jadi yang tertinggi nilai hasil Ujian Nasional SMK tahun 209 dengan 53,33. Sementara Sulawesi Barat 'harus puas' dengan nilai 39,07.

"Kemudian, tentu di sana hasil ujian itu sudah ada gambaran bahwa pokok pembahasan ini yang lemah. Ini yang kita harapkan untuk kita dorong bersama dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) untuk bagaimana semua guru-guru yang ada kaitannya dengan tiga mata pelajaran itu untuk tahun berikutnya digodok untuk bagaimana peningkatan mutunya," urai Arifuddin.

"Hasil UNBK ini bukan sasarannya kepasa siswa. Sasarannya ini adalah untuk data Kementerian untuk memetakan peningkatan mutu. Pentingnya ini karena kewajibannya seorang PNS untuk mengikuti pelatihan dalam setiap tahun itu sudah jelas semua," pungkas Arifuddin Toppo. (*/Naf)