MAMUJU--KPU Mamuju bakal menggelar Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 27 April 2019. Sementara KPU Polman juga akan melaksanakan PSU di dua TPS juga di waktu yang sama.

Peluang bagi peserta Pemilu untuk menambah raihan suaranya cukup besar dengan dilaksanakannya PSL dan PSU. Meski begitu, potensi money politic pada gelaran PSL dan PSU terebut juga cukup terbuka.

Direktur Lembaga Inspirasi dan Advokasi Rakyat (LIAR) Sulawesi Barat, Harun Yamerang menganggap, apapun bisa saja terjadi di gelaran PSL dan PSU itu. Terlebih jika perolehan suara para Caleg tak beda jauh.

"Rata- rata beda tipis antara Caleg satu dengan yang lainnya," beber Harun saat dihubungi, Kamis (25/04).

Di mata Harun, kualitas politik saat ini terbilang amburadul. Sudah menjadi rahasia umum jika transaksi jual suara sering terjadi.

"Betul- betul hancur," cetus dia.

PSL dan PSU, menurut Harun, semoga menjadi penyelamat wajah demokrasi yang saat ini tampil begitu buramnya.

"Setidaknya PSU dan PSL di beberapa tempat itu bisa meninggalkan jejak baik bagi generasi muda. Bahwa Pemilu bukan ruang transaksi suara," harap dia.

Harun memperkirakan, PSL dan PSU bisa membuat suasana politik kian panas di antara pendukung peserta Pemilu. Harun berharap, seluruh elemen pelaksana Pemilu dalam mensukseskan PSL dan PSU itu sesuai dengan tugasnya masing-masing.

"Rawan konflik antar sesama pendukung. Juga ini karena selai money politic, juga ada potensi black campaign bisa marak di PSU," tutup Harun Yamerang.

Pemilu untuk Memilik Orang Terbaik, Bukan untuk Jual Beli Suara

Sementara itu, dewan pembina lembaga Esensi Sulawesi Barat, Syarifuddin Mandegar menganggap, pelaksanaan PSL dan PSU adalah masa dimana para peserta Pemilu menunjukkan kekuatan terakhirnya untuk meraih suara.

"(Kesempatan) bagi Caleg untuk meraih suara terbanyak. Utamanya bagi Caleg yang masih membutuhkan tambahan suara untuk dapat satu tiket kursi legislatif. Maka PSL maupun PSU ini bukan tidak mungkin dimanfaatkan sebagai pintu terakhir mempengaruhi pemilih dengan berbagai cara, salah satunya mungkin adalah money politic," ujar Syarifuddin Mandegar.

Di mata pria yang akrab disapa Udin Mandegar itu, Pemilu 2019 ini begitu diwarnai dengan ragam praktek culas.

"Jadi money politic bukan tidak mungkin bakal terjadi. Bahkan boleh jadi standarnya lebih tinggi dari sebelumnya. Karena itu, segala kemungkinan yang dapat mencedarai jalannya proses PSL dan PSU harus benar-benar diantisipasi oleh pengawas Pemilu dan aparat kepolisian," sambung dia.

Tak hanya itu, Udin Mandegar pun meminta paretisipasi masyarakat untuk sudi dalam upaya menciptakan proses demokrasi yang sehat. Setidaknya pada gelaran PSL dan PSU 27 April 2019 nanti.

"Begitu juga dengan masyarakat agar ikut berpartipasi dengan tidak menerima segala bentuk money politic. Pemilu ini bukan untuk jual beli suara tetapi memilih orang-orang terbaik untuk duduk DPR," tutup Syarifuddin Mandegar. (Keto/Naf)