MAMUJU--Segala persiapan menuju Pemilu (Pileg dan Pilpres) pada 17 April 2019 ini masih terus dimantangkan oleh KPU. Belum juga selesai momentum bersejarah itu, KPU sudah harus disibukkan dengan persiapan pelaksanaan Pemilukada serentak yang bakal digelar di tahun 2020 nanti.

Empat kabupaten di Sulawesi Barat dijadwalkan menggelar Pemilukada serentak di tahun 2020, keempatnya masing-masing Majene, Mamuju, Mateng dan kabupaten Pasangkayu. KPU provinsi Sulawesi Barat telah menginstruksikan kepada KPU di empat kabupaten itu agar memulai penyusunan rencana kegiatan plus pembiayaan pelaksanaan Pemilukada.

Cukup beralasan bagi KPU provinsi dalam instruksinya kepada empat KPU kabupaten di atas. Tahap perencanaan kegiatan dan juga pembiayaan itu mesti segera dirampungkan dalam waktu dekat ini, sebab informasinya tahapan Pemilukada sudah harus dimulai di 2019 tahun ini.

Menyusun rencana kegiatan plus pembiayaan tahapan Pemilukada juga dibarengi dengan permintaan agar KPU di empat kabupaten itu memastikan ketersediaan anggaran tahapan Pemilukada di APBD masing-masing pemerintah kabupaten.

Pelaksanaan Pemilu dengan Pemilukada terpisah oleh rentang waktu yang terbilang cukup singkat. Karenanya, apapun hasil Pemilu April ini sedikit banyaknya bakal mempengaruhi peta politik pada pelaksnaan Pemilukada tahun 2020.

"Linieritas hasil Pemilu dan proyeksi menuju Pilkada merupakan keniscayaan. Sebab untuk mengukur layak tidaknya partai mengusung figur, tergantung pada hasil perolehan suara di Pemilu 17 April nanti," ujar Direktur Eksekutif lembaga Esensi Sulawesi Barat, Nursalim Ismail, Selasa (19/02).

Masi terlalu jauh memang untuk meneropong Pemilukada untuk saat ini. Namun pelaksanaan Pemilu yang sudah di depan mata membuat publik sudah harus mulai menimbang-nimbang soal dinamika politik pada pelaksanaan Pemilukada 2020 mendatang.

"Partai yang mampu mendulang suara signifikan akan tampil percaya diri mengusung figur. Namun bila perolehan suara berada di posisi tak mencapai batas yang ditentukan, maka pilihannya harus koalisi," beber Nursalim.

Nursalim Ismail. (Foto/Facebook)

"Jika pun sekarang ini aroma Pilkada sudah mulai dibincang, itu masih dalam ritme yang datar. Hasil Pemilu lah yang akan menjadi tangga awal membincang poros politik di Pilkada mendatang," begitu kata Nursalim Ismail.

Soal ketersediaan anggaran untuk membiayai tahapan Pemilikada tahun ini, empat pemerintah kabupaten nyatanya belum memasukkan pembiayaan anggaran tahapan Pemilukada di batang tubuh APBD pokok tahun 2019.

Fakta itu nyatanya tak membuat KPU risau. Seperti yang disampaikan Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang kepada WACANA.Info, ruang untuk mendiskusikan biaya tahapan Pemilukada itu masih tersedia pada pembahasan APBD perubahan tahun 2019 ini.

Hasil Pemilu tak selamanya berkolerasi dengan peta politik pada pelaksanaan Pemilukada. Direktur Lembaga Observasi Politica (LOPI), Muhammad Taufik Iksan menganggap, Pemilu dan Pemilukada hendaknya dilihat sebagai dua momentum politik yang berbeda.

"Semua tergantung dinamika politik tingkat lokal di masing-masing daerah," sebut Taufik.

Faktor ketokohan elit lokal masih jadi item yang paling berpengaruh terhadap kecenderungan keberpihakan masyarakat pada momentum Pemilukada. Apapun hasil Pemilunya, Taufik tetap memberi pengaruh, meski itu tak signifikan.

Muhammad Taufik Iksan. (Foto/Istimewa)

"Kalau saya melihatnya, semua tergantung keberpihakan elit lokal di masing-masing kabupaten. Misalnya, kalau di Majene Pak Kalma (Katta) masih punya pengaruh yang cukup kuat, atau di Mamuju dengan sosok SDK yang dominasinya belum pudar, atau di Mateng yang semua tahu betapa digdayanya Aras Tammauni di daerah itu," urai pengamat politik lepasan Universitas Hasanuddin itu. (Naf/A)