MAMUJU--Kunjungan Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar berserta rombongan pemerintah provinsi ke Dubai, Uni Emirat Arab benar-benar bikin sejumlah pihak terheran-heran. Mulai dari kejelasan anggaran perjalanan dinas, hingga transparansi konsep yang dibawa pemerintah ke negeeri kaya raya itu terus mengundang tanda tanya.

Teranyar, Anggota DPD RI, Muhammad Asri Anas pun ikut mengkritisi agenda perjalanan ke luar negeri yang dilakoni Gubernur itu. Kepada WACANA.Info, Asri menyebut, misi investasi yang digandeng Gubernur dalam lawatannya ke Dubai itu tidaklah tepat jika dilaksanakan untuk saat sekarang.

"Investasi itu penting. Tapi kalau ke luar negeri untuk alasan investasi ke daearh menurut saya tidak tepat dilakukan saat ini," kata Asri, Sabtu (16/02).

Di mata Asri, pemerintah idealnya memberi perhatian penuh pada persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang akan digelar 17 April 2019 ini. Tak ada agenda penting lainnya, selain Pileg dan Pilpres untuk saat ini, itu menurut Asri Anas.

"Instruksi pemerinta pusat itu jelas. Seluruh pemernitah daerah harus benar-benar fokus dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu tahun ini. Pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah mestinta mengaminkan itu. Jangan fokus untuk agenda lain, apalagi sampai harus ke luar negeri jelang pelaksanaan Pemilu," sambung senator asal Polman itu.

Yang juga disorot Asri dari agenda perjalanan ke luar negeri tersebut ialah transparansi dari apa dan bagaimana konsep yang digandeng pemerintah dalam menarik investor asing. Kata Asri, pemerintah provinsi harus punya konsep yang jelas, apa  sebenarnya konsep besar yang ingin ditawarkan ke sana.

"Ini penting, sebab saya menilai, pemerintah provinsi tidak punya keseriusan dalam hal menarik investor dari luar untuk masuk ke Sulbar. Buktinya, tak sekalipun saya dengar ada agenda khusus pemerintah provinsi di Jakarta untuk membahas investasi di Sulbar," beber dia.

Pemerintah pusat, lanjut Asri, sesungguhnya sudah memiliki daftar lengkap tentang jenis-jenis investasi yang akan masuk ke Indonesia, termasuk yang akan masuk ke daerah. Pemerintah provinsi akan lebih pas jika memaksimalkan koordinasinya ke lembaga negara yang khusus membidangi investasi tersebut.

"Ingar, investor itu, apalagi kalau dia dari luar negeri akan tetlebih dahulu menunggu kejelasan politik di Indonesia. Mereka pasti menunggu hasil Pemilu kita sebab itu akan sangat menentukaan akan seperti apa arah kebijakan kita di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, tidak tepat kalau kunjungan ke Dubai itu dilakukan sekarang," cetus pria yang juga ketua DPW PAN Sulawesi Barat itu.

"Jadi, dari pada buang-buang anggaran perjalanan ke Dubai, akan jauh lebih bijak jika anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji GTT/PTT kita di Sulbar," simpul Muhammad Asri Anas.

Sebelumnya diberitakan, kunjungan ke Dubai oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat itu merupakan tindak lanjut kerja sama pemerintah provinsi dengan korporasi dari Dubai, yaitu perusahaan Ahmed Ramadhan Juma (ARJ) Dubai yang merupakan korporasi multiyear yang fokus pada berbagai bidang.

"Korporasi yang mengundang ini, sehingga kita anggap ini opportunity, peluang,” jelas Sekprov Sulbar Muhammad Idris seperti dikutip dari portal berita radarsulbar.fajar.co.id, Jumat (15/02).

Korporasi, ujar Sekprov, pada posisi sebagai pintu bagi pemerintah provinsi membangun kerja sama dengan Dubai. Sehingga, bukan hubungan antar pemerintahan dan pemerintahan, melainkan antara pemerintah dan korporasi.

Soal akomodasi dan transportasi, sambungnya, menjadi kesepakatan antara pemprov dengan pihak korporasi. (*/Naf)