MAMUJU--Sumber anggaran perjalanan dinas ke Dubai, Uni Emirat Arab yang dilakoni Gubernur Ali Baal Masdar berserta sejumlah kepala OPD lingkup pemerinta provinsi Sulawesi Barat jadi satu hal yang banyak disorot publik.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Umum pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Syarifuddin Ali mengaku tak banyak tahu perihal angka pasti berapa uang yang dihabiskan untuk membiayai perjalanan ke luar negeri itu.

Kata dia, biaya operasional yang menjadi tanggungan Biro Umum hanyalah apa yang digunakan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar.

"Kalau Pimpinan OPD, itu tercatat ditanggung OPD masing-masing," ujar Syarifuddin Ali seperti dikutip dari harian Radar Sulbar, Selasa (19/02).

Untuk informasi, sejumlah pimpinan OPD masuk dalam daftar pemberangkatan yang terjadwal pada 15 Februari 2019 kemarin. Mereka diantaranya, Kepala Dinas Pariwisata, Farid Wajdi, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Wahab Hasan Sulur, Kepala Dinas Perhubungan, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Kesehatan, Achamad Azis, dan Kepala dinas ESDM, Amri Eka Sakti. 

Syarifuddin mengurai, biaya perjalanan dinas Gubernur baru dapat dihitung setelah ia dan rombongan kembali ke tanah air. Menurutnya, perhitungan anggarannya ditentukan dengan lampiran bukti administratif. 

"Kalau anggaran perjalanan dinasnya itu di Perbendaharaan (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah/ BPKPD Sulbar). Dan di situ pasti tercatat anggaran perjalanan dinas ke luar negeri," begitu kata Syarifuddin Ali. 

Pemberangkatan ke Dubai tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan korporasi dari Dubai, yaitu  Korporasi  Perusahaan Ahmed Ramadhan Juma (ARJ) Dubai, korporasi multiyear yang fokus pada berbagai bidang. 

Dalam hal ini pihak korporasi mengundang pemerintah provinsi ke Dubai. Pihak pemerintah pun menganggap undangan tersebut adalah peluang investasi yang mesti ditangkap.

"Korporasi yang mengundang ini, sehingga kita anggap ini opportunity, peluang," ujar Sekda provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris.

Idris menambahkan, korporasi tersebut pada posisi sebagai pintu bagi pemerintah dalam membangun kerjasama dengan Dubai. Sehingga pada posisinya bukan hubungan antar pemerintahan dan pemerintahan, melainkan antara pemerintah dan korporasi. 

"Jadi keberangkatannya ini tidak disetting sebagai kunjungan kerja. Tetapi menghadiri undangan korporasi," terangnya.

Dalam hal penganggarannya, Idris mengatakan, akomodasi dan transportasi ke Dubai telah menjadi kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan pihak korporasi. 

"Tentu saja sharing antara Pemda dan pihak korparasi yang mengundang. Dan soal biaya operasional ke Dubai itu bisa muncul dari operasional kegiatan. Dan anggaran seperti itu selalu tersedia anggarannya. Seperti saya nanti memmbangun kolaborasi dengan jepang. Itu biayanya dari operasional (perjalanan dinas)," urai Idris. (*/Naf)