MAMUJU--Program resmi pemerintah tak jarang diklaim oleh oknum peserta Pemilu utamanya demi tujuan politis di 2019 yang tahun politik ini. Tujuannya jelas, mengintervensi suara pemilih juga meraih simpati masyarakat.

Salah satu program yang sering dicaplok oleh oknum peserta Pemilu ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan sosial bagi masyarakat itu terkadang menjadi bahan jualan orang tertentu daam setiap aksitivitas kampanyenya.

Koordinator PKH wilayah Sulawesi Barat, Bustam Basir menegaskan, PKH adalah program pemerintah di bawah kendali Kementerian Sosial. Program tersebut tidak bisa diklaim oleh pihak manapun apalagi oleh peserta Pemilu.

"Yah tidak bisa diklaim dong. PKH ini saya tegaskan kembali adalah program pemerintah pusat dalam hal ini Kemeterian Sosial. Ini program nasional. Tidak ada klaim-klaim," tegas Bustam yang ditemui Kamis (14/02).

Bustam menambahkan, hanya pemerintah yang dapat mengklaim bahwa itu merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. penanggulangan kemiskinan adalah harapan dari lahirnya program di atas.

"Saya rasa program ini sangat jelas. Ini program pusat yang diturunkan ke daerah-daerah," tutup Bustam Basir. (Keto/B)