MAMUJU--Bupati Mamuju, Habsi Wahid serta Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari adalah dua figur yang juga memimpin partai politik. Habsi dengan NasDem yang ia pimpin, sementara Irwan adalah figur nahkoda partai Hanura.

Jelang pelaksanaan Pemilu 2019 ini, isu netralitas mesin birokrasi jadi sesuatu yang selalu mendapat porsi perhatian yang cukup besar dari publik. Bersyukur, sebab baik NasDem maupun Hanura sama-sama punya komitmen yang sama untuk menciptakan jalannya demokrasi yang netral lagi independen.

"Saya yakin lah, Pak Bupati itu tetap akan netral dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Tapi kalau Pak Habsi selaku ketua partai, jelas lah akan mati-matian memenangkan NasDem," ujar Ketua DPD partai NasDem Mamuju, Malik Ballako kepada WACANA.Info, Rabu (6/02).

Malik Ballako pun menggaransi, partainya tidak akan menggunakan cara-cara ilegal denan memanfaatkan posisi sang ketua umum dengan menjadikan birokrasi sebagai mesin pemenangan di Pemilu 2019.

"Saya kira dalam hal Beliau sebagai Bupati tetap akan menjalankan birokrasi ini secara profesional. Dan Insya Allah NasDem berkomitmen untuk itu," ujar Malik Ballako, pria yang juga anggota DPRD Mamuju itu.

Setali tiga uang, partai Hanura pun punya komitmen yang sama untuk menjadikan birokrasi sebagai ruang yang tidak boleh dicekoki dengan muatan politis. Komitmen itu keluar dari mulut ketua Bapilu DPD Hanura Sulawesi Barat, Ikhwan Wahid.

"Kami partai Hanura yang juga memiliki ketua partai yang berlatar belakang Wakil Bupati meyakini sepenuhnya bahwa ketua partai kami dapat bertindak secara profesional. Memiliki kesadaran ruang, kapan ia harus memainkan peran sebagai wakil dan di saat mana dia berperan sebagai pimpinan partai," ujar Ikhwan.

Meski begitu, pria yang juga Caleg DPRD kabupaten Mamuju itu menilai, memanfaatkan mesin birokrasi dalam setiap momentum politik menjadi sesuatu hal yang lazim dilakukan oleh setiap kepala daerah. Ia menyebut, politisasi birokrasi menjadi rahasia umum para politisi yang bertarung perebutan kursi kekuasaan.

Politisasi birokrasi atau mobilisasi ASN ini sudah menjadi persoalan yang merata hampir di seluruh daerah yang ada Indonesia. Bahkan di Sulawesi Barat sendiri.

"Caranya hampir sama,  keterlibatan birokrasi atau ASN dalam politik praktis ini dilakukan dengan menjadi anggota tim sukses salah satu calon legislatif," beber dia.

Selain mobilisasi ASN, Ikhwan juga mengungkapkan, penggunaan fasilitas negara sebagai salah satu instrumen atau komponen dalam suksesi politik juga jadi hal yang sering dilakukan.

"Sebagai salah satu partai yang memahami aturan dan menjunjung tinggi netralitas ASN,  maka tentunya kami akan berkomitmen secara tegas untuk tetap menjaga netralitas  ASN atau birokrasi dari keterlibatan dalam politik," terangnya.

"Selain itu kami selaku partai politik mengajak kepada pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan masyarakat pada umumnya untuk ikut melakukan pengawasan yang intens terhadap persoalan ini," pungkas Ikhwan Wahid. (Naf/A)