MAMUJU--Sekelumit persoalan yang masih menyelemuti ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Sulawesi Barat seperti tak ada habis-habisnya.

Pemerintah provinsi Sulawesi Barat hingga kini belum bisa menemukan solusi terbaik untuk menuntaskan masalah yang terus disuarakan oleh para GTT/PTT itu.

Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Barat, KH. Muhammad Syibli Sahabuddin menyebut, dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk dapat meretas persoalan tersebut. Kata dia, pangkal dari seluruh masalah yang dihadapi GTT/PTT di Sulawesi Barat, kata Syibli adalah semrawutnya data GTT/PTT.

"Data yang valid akan sangat penting kaitannya porsi penganggaran bagi mereka. Saya melihat, carut marut persoalan guru tidak tetap kita di sulbar muaranya ada pada validasi data yang kurang bagus," ujar Syibli Sahabuddin kepada WACANA.Info, Senin (14/01) siang.

Selain menuntut gaji yang selama lima bulan terakhir belum dibayarkan pemerintah kepada mereka, GTT/PTT Sulawesi Barat juga mendesak agar pemerintah provinsi membatalkan SK Pergub tentang BOMDA yang dianggap sangat merugikan para GTT/PTT di Sulawesi Barat.

Jika tak ada aral melintang, Selasa, 15 Januari 2018 besok, DPRD Sulawesi Barat bakal menggelar rapat pimpinan diperluas khusus untuk membahas persoalan GTT/PTT itu. Rencananya, DPRD akan menghadirkan pihak ekskutif, forum GTT/PTT, serta perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk hadir dalam pertemuan tersebut.

"Kita tentu berharap, apapun keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut bisa menghasilkan solusi yang benar-benar berkeadilan untuk semua. Baik untuk saudara-saudara kita para GTT/PTT, baik juga untuk pemerintah," pungkas KH Muhammad Syibli Sahabuddin, pria yang juga Ketua DPW PKB Sulawesi Barat itu. (Naf/A)