MAMUJU--Pansus Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah DPDR Sulawesi Barat memandang penting agar segera dibentuk Dinas Perkebunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pun diminta untuk segera menindaklanjuti hasi Pansus terkait desakan pembentukan Dinas Perkebunan.

Anggota Pansus, Mukhtar Belo menjelaskan, pada prinsipnya, pembentukan Dinas Perkebunan yang terpisah dari Dinas Pertanian memang jadi hal yang mendesak. Terelbih dengan melihat luas area perkebunan Sulawesi Barat yang luar biasa.

"Tentunya akan terkelola dengan baik jika fokus diwadahi satu dinas tersendiri. Dan telah mandapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda," ungkap Mukhtar Belo saat mengunjungi UPTD Perkebunan Sulawesi Barat, Selasa (8/1).

Politisi PAN itu menambahkan, salah satu poin rekomendasi dalam desakan pembentukan Dinas Perkebunan di Sulawesi Barat ialah penguatan struktur dinas dan penguatan program.

"Merokemendasikan kepeda pemerintah agar anggaran di Dinas Perkebunan ini disiapkan dan dipisahkan dari Dinas Pertanian," ujar dia.

Tidak kalah pentingnya, Kata Mukhtar Belo, kejelasan gedung perkantoran bagi pengawai nantinya. Sebab kata dia, dibutuhkan ruangan kantor yang representatif untuk menampung semua kesibukan di dinas tersebut.

"Karena sekarang kecil sekali kantornya," sebutnya.

Mukhtar pun berharap, figur yang dipilih untuk menahkodai Dinas Perekbunan nantinya adalah ia yang punya pengalaman cukup soal tata kelola perkebunan.

"Kami berharap yang akan menahkodai dinas perkebunan ini nantinya memang adalah orang yang menguasai bidang perkebunan," pungkas Mukhtar Belo. (Keto/A)