MAMUJU--Pemilu yang bakal digelat 17 April 2019 mendatang bisa jadi peluang emas untuk menaikkan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan Sekda Sulawesi Barat, Muhammad Idris saat menghadiri diskusi IDI Sulawesi Barat di Hotel Matos Mamuju, Senin (17/12).

Hal itu disampaikan Idris sekaligus menanggapi paparan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat yang menunjukkan angka IDI Sulawesi Barat tahun 2017 turun 4,63 poin. Dari 72,37 Persen di tahun 2016 ke 67.74 Persen tahun 2017.

"Tentu kualitas Pemilu akan ditentukan dari hasil, bukan jumlah yang dipilih. Kemudian juga akan dilihat seberapa cerdas warga negara memilih orang-orang yang representatif untuk mewakili rakyat," kata Muammad Idris.

Kalau akhirnya, sambung dia, orang-orang yang dipilih karena politik uang, itu justru aka membuat IDI Sulawesi Barat bakal semakin memburuk.

"Olehnya, masyarakat harus diubah paradigmanya lewat pendidikan politik. Partai politik harus memainkan perannya, seharusnya sebagian besar dananya digunakan untuk pendidikan politik," sambungnya.

"Partai politik harusnya semua punya lembaga pendidika politik. Jangan hanya kampanye melulu. Tapi pendidikan politik terabaikan. Jangan katakan nanti bagus kalau masuk politik," tambah Idris.

Pada kesempatan itu, BPS Sulawesi Barat juga membuka data seputar kinerja DPRD Sulawesi Barat yang di 10 tahun terakhir belum sekalipun melahirkan produk hukum atau Perda inisiatif.

Hal itu pun membuat Muhammad Idris merasa sangat prihatin. Menurut dia, di masa mendatang, idealnya DPRD sudah harus lebih banyak bicara tentang substansi. Misalnya memperbaiki fungsi legislasi. Sebab, semakin baik fungsi legislasi, semakin bagus pula indeks demokrasi di suatu daerah.

"Tapi saya memang melihat saat ini kita terkendala dari segi kuantitas. Atau jangan-jangan kualitas juga kurang," cetus Idris.

Idelanya, menurut mantan Kepala LAN Makassar itu, DPRD tidak kehilangan inisiatif. Utamanya dalam melahirkan produk hukum yang berkaitan dengan pekembangann ekonomi masyarakat.

"Karena bagi saya semakin miskin inisiatif, akan semakin mandul kita dalam bekerja, tentu akan semakin tidak produktif," bebernya.

Seharusnya, lanjut dia, jika eksekutif lambat merespon hal-hal yang baru berkaitan dengan kebutuhan publik, seharusnya inisiatif the parlemen harus muncul.

"Nah inisiatif parlemen bisa muncul. Pertama kalau personality perlemen diisi oleh orang-orang sensitifitas politik sosialnya tinggi. Karena tidak mungkin inisiatif muncul kalau tidak sensitif," paparnya.

Idris menganggap, sebagian yang mengisi parlemen di Sulawesi Barat kurang sensitif terhadap kebutuhan publik. 

"Jadi bukan sensitif tidak punya kapasitas. Tapi tidak sensitif dalam konteks kebutuhan publik," pungkas Muhammad Idris. (*/Naf)