POLMAN--Serikat Petani Polewali Mandar (SPPM) menyoroti klaim kepemilikan lahan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di desa Beroangin, kecamatan Mapilli, Polewali Mandar.

Oleh pemerintah provinsi, Lahan tersebut rencananya akan dijadikan lokasi peternakan sapi di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat.

Rencana itupun mendapatkan penolakan dari sejumlah petani setempat. Pasalnya, para petani menuding pemerintah telah menyerobot lahan milik sejumlah petani.

Wakil Ketua SPPM, Hamzah menjelaskan, rencana pemerintah untuk menjadikan lahan petani sebagai objek peternakan sapi sangat tidak tepat. Apalagi lahan produktif petani diklaim secara sepihak. 

"Jelas ini pelanggaran hak asasi manusia, sebab tanah bagi mereka adalah sumber penghidupan dan kehidupan bagi anak cucu kaum tani. Dengan tersingkirnya mereka dari alat produksi utama yaitu tanah, mereka mau di kemanakan," terang Hamzah kepada WACANA.Info, Selasa (21/11).

Hamzah menambahkan, dalih pemerintah yang akan mempekerjakan earga lokal di lahan yang sebelumnya milik petani sendiri, sangatlah tidak manusiawi. Sebab nantinya kontrol atas tanah sendiri dibatasi oleh kuasa pemerintah. 

"Yang jelas kebijakan ini lebih memanjakan kaum elit yang punya kepentingan individu. Kebijakan pemerintah jelas pelanggaran hak-hak dasar ekonomi sosial dan budaya kaum tani," tegasnya.

Masih kata Hamzah, mestinya pemerintah hadir untuk bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup petani. Bukan hadir sebagai sosok yang merampas dan mengkebiri mereka dengan keputusan tanpa melalui perencanaan bersama.

"Kegiatan ini harus dihentikan karena sudah melanggar prinsip-prinsip karakyatan dan kemanusiaan," terangnya.

"Mestinya sejak awal perencanaan sudah melibatkan petani, agar tidak ada resistensi dari masyarakat. Jadi kesannya program ini dipaksakan," tutup Hamzah.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pertanian dan Peternakan provinsi Sulawesi Barat masih mencoba melakukan upaya untuk memuluskan program peternakan sapi yang ada di desa Beroangin, kecamatan Mapilli, Polman.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat, Tanawali mengungkapkan, sampai detik, pihaknya terus melakukan negosiasi kepada masyarakat setempat agar tak ada satupun yang merasa dirugikan.

"Ibarat menarik benang dalam tepung. Tepungnya tidak rubuh, benangnya tidak putus. Tujuaannya semata-mata bagaimana mencari jalan terbaik," kata Tanawali kepada WACANA.Info, Senin (19/11).

Tanawali menambahkan, lahan untuk peternakan direncanakan bakal diisi 250 ekor sapi bantuan dari Direktoral Jendral (Dirjen) Peternakan. Jika tak ada aral melintang, sapi-sapi itu bakal didistribusikan pada bulan Desember 2018 ini. 

"Itu nanti dibina dulu, digembalakan dulu. Bukan cuma sapi yang datang, orangnya juga. Peternaknya yang ahli, nanti masyarakat berguru disitu. Nanti setelah berkembang itu sapi kita salurkan ke masyarakat," beber dia. (Keto/A)