Laporan: Rusman Rusli (Staf DKP Sulbar)

MAMUJU--"Kita bukanlah yang terbaik, tapi yakinlah kita bisa menjadi lebih baik,". Sepenggal kalimat tersebut diucapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat, Parman Parakkasi sekaligus membuka rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan DAK APBN tahun 2017/2018 di alua DKP Sulawesi Barat, Selasa (16/10).

Rapat yang lengkap dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang di DKP Sulawesi Barat itu membahas tentang apa dan bagaimana pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemerintah kepada nelayan.

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, tim Monev yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat tersebut tentunya masih menemui sejumlah kendala. Hal itu tentu menjadi PR penting bagi instansi yang membidangi sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan dalam rapat tersebut yakni pengembangan sistem pembinaan kelompok nelayan baik calon penerima dan yang telah menerima bantuan pemerintah.

"Khusus di kabupaten Mamasa kondisi rill yang ditemui tim yakni sebagian POKLAHSAR (Kelompok Pengolah dan Pemasar) mengaku masih sangat kekurangan pasokan ikan yang selama ini menerima suplai dari Polewali dan Majene," kata Parman Parakkasi.

Fakta itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kabupaten Mamuju. di wilayah kepulauan Bala Balakang, POKLAHSAR setempat memerlukan ice flake machine (pabrik es) karena sarana dan prasarana penyimpanan ikan tidak dapat menampung hasil penangkapan yang ada.

Selain menerima laporan dari masing-masing tim Monev, keberadaan bank data yang menyimpan data secara elektronik mengenai kelompok nelayan mana saja yang belum dan telah menerima bantuan pemerintah dapat tercatat secara terintegrasi. Dengan begitu, bantuan yang akan diserahkan dapat merata ke seluruh kelompok nelayan yang ada.  

"Di masa yang akan datang, kita tentu berharap nelayan kita memiliki tanggung jawab sosial dimana kelompok penerima dapat menyisihkan hasil perikanan yang mereka peroleh pada rekening masing-masing kelompok sebagai bentuk investasi sosial. Hal ini tentunya bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan menjadi hal yang tidak mungkin selama DKP dapat bersinergi dengan seluruh stake holder yang ada demi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita khusus nelayan yang ada di Sulawesi Barat yang kita cintai bersama ini," terang Parman Parakkasi. (*/Naf)