MAMUJU--Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat, Andi Rannu menganggap, hujan kritik yang dialamatkan ke lembaga yang dipimpinnya itu masih dalam batas kewajaran. 

Ia mengatakan, pendapat dan penilaian terhadap lembaga publik seperti KPID harus dihargai.

"Bagi saya, wajar mempertanyakan kinerja menjelang penggantian keanggotaan KPID Sulbar, yang prosesnya juga sedang bergulir di DPRD Sulbar. Saya kira itu sebuah kewajaran," ungkap Andi Rannu saat ditemui di salah satu rumah makan di Mamuju, Kamis (20/09).

Menurut Andi Rannu, KPID sendiri saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan berbagai tugas dan tanggungjawab khususnya di akhir masa jabatannya.

"Salah satunya tantangan tugas kami itu adalah mengawasi siaran lembaga penyiaran terutama di tahun politik ini. Kami dua minggu lalu dari Mamuju Utara juga melihat bagaimana praktek lembaga penyiaran di sana, termasuk me-warning beberapa lembaga penyiaran yang masih beroperasi tapi tidak memiliki izin. Kami me-warning itu," terang Andi Rannu.

"Lalu kami juga ke Mamasa seminggu lalu kalau tidak salah, dengan tujuan yang sama. Di sana juga ada operasionalisasi TV kabel yang hingga saat ini tidak memiliki izin. Mereka telah mengajukan proses pengizinan tapi terkendala dengan persyaratan-persyaratan ada kemarin," papar dia sambil menyampaikan beberapa program kerja KPID.

Kembali kepada penilaian jelang seleksi penerimaan KPID Sulawesi Barat. Andi Rannu menilai kritikan itu sangat lazim. Sekali lagi menurut dia, itu merupakan kewajaran.

"Bahkan jelang Pileg di tahun depan juga hal seperti ini juga dialami oleh wakil-wakil rakyat kita. Jadi penilaian itu menurut saya adalah mutlak dan kami sangat menghargai, itu saja," pungkas Andi Rannu. (Keto/B)