MAMUJU--Ragam sorotan terus menghujani lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat. Mulai dari energi yang habis hanya untuk mengurusi konflik internal, hingga bukti nyata edukasi penyiaran ke masyarakat yang dinilai gagal.

Menjawab tudingan tersebut, Komisioner KPU Sulawesi Barat, Idham menjelaskan, adalah hal yang kurang tepat jika semua penilaian itu dialamatkan ke lembaga KPID saja.

"Apa ukurannya sehingga dikatakan gagal ?. Indikatornya apa ?. Menurut saya, keliru kalau itu dialamatkan ke lembaga," kata Idham kepada WACANA.Info, Kamis (20/09).

Meski begitu, Idham mengaku, person per person yang kini duduk ada di lembaga KPID-lah yang idealnya wajib untuk meningkatkan kapasitasnya. Sebab, kata dia, masih ada figur di KPID yang lemah dalam hal regulasi seputar dunia penyiaran.

"Kalau individunya, mungkin ada yang gagal, tapi individunya, bukan lembaganya. Yang gagal itu pribadinya. Bagaimna mau memproses setiap izin dari lembaga penyiaran, atau mensosialisasikan penyiaran ke publik, kalau aturan saja tidak tahu," sambungnya.

Masih kata Idham, di masa mendatang, KPID Sulawesi Barat harus diisi oleh person yang mumpuni. Punya kualitas dan kapasitas khususnya di bidang penyiaran.

"Karena ini yang saya rasakan selama jadi Komisioner. Memang agak sulit jika orang-orang yang ada di KPID itu mereka yang tidak punya kapasitas," ungkapnya.

"Ke depan, KPID ini harus diisi oleh orang yang punya kapasitas. Memiliki kapabilitas di dunia penyiaran. Paham aturan, serta yang paling penting, memiliki kemauan yang besar untuk berbuat demi lembaga KPID ini," tutup Idham. (Naf/B)