MAMUJU--Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Mamuju tahun 2017 kembali diganjar opini Wajar Tanpa Penmgecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Prestasi tersebut jadi penanda empat kali beruntun LKPD Mamuju meraih predikat tertinggi dalam hal laporan keuangannya.

Bupati Mamuju, Habsi Wahid menjelaskan, sistem evaluasi pembenahan, membangun kapasitas dan karakter aparatur melalui berbagai pendekatan penyadaran dan perbaikan system merupakan sederet upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat WTP tersebut. Selain itu, Habsi pun menyebut, selama ini pihaknya terus intensif melakukan komunikasi dan meminta petunjuk, bimbingan serta pembinaan kepada pihak BPK RI maupun BPKP terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Terimakasih kepada pihak BPK RI perwakilan Sulawesi Barat yang selama ini telah memberikan ruang untuk melakukan konsultasi. Telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga jajaran pemerintah kabupaten Mamuju dapat melakukan perbaikan dan pembenahan pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan telah mendapatkan penilaian pada hari ini dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” urai Habsi Wahid di sela-sela penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK di auditorium BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, akhir pekan kemarin.

Tentang sejumlah rekomendasi dari hasil pemeriksaan LKPD Mamuju oleh BPK, Habsi meminta agar aparatnya segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. Sekaligus menyelesaikannya sesuai waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan menyebut, hasil pemeriksaan LKPD pemerintah kabupaten Mamuju tahun 2017 menunjukkan beberapa hal yang membanggakan sekaligus sebagai sebuah peningkatan.

“Dari hasil yang kami lihat, harus diakui bahwa kerja keras Bapak Ibu sekalian sudah berhasil,” kata Eydu.

Menurutnya, pemerintah kabuaten Mamuju mesti memanfaatkan apresiasi dari BPK RI itu dengan cara lebih mengedepankan lagi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kata dia, dengan opini WTP tersebut, beban pemerintah daerah tentu semakin berat untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang No. 15 tahun 2004.

"Perolehan predikat tersebut mesti menjadi catatan penting untuk progres pembangunan daerah. Sehingga predikat WTP makin menguatkan keyakinan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Mamuju bahwa prestise yang diharapkan pemerintah tak terhenti karena nada yang tak seirama dengan prestasi," sumbang Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi. (*/Naf)