MAMUJU - 12 Mei 2018 mendatang cukup setahun Gubernur dan Wakil Gubernur Ali Baal Masdar - Enny Angraeni Anwar memimpin provinsi Sulawesi Barat. Terdapat sejumlah PR dan catatan penting yang masih harus menjadi fokus oleh keduanya dalam kepemimpinannya di provinsi ke-33 ini.

Anggota DPRD Sulawesi Barat, Ajbar Abdul Kadir menilai, satu tahun kepemimpinan Ali Baal-Enny masih menyisakan beberapa catatan buruk. Utamanya disektor tatanan birokrasi.

Politisi PAN itu menyimpulkan, Ali Baal dan Enny telah gagal mendesain tatanan birokrasi yang sehat di pemerintah provinsi Sulawesi Barat.
 
"Boleh saya katakan sedikit gagal ABM (Ali Baal Masdar) menata birokrasi dalam satu tahun terakhir ini,"ungkap Ajbar saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Mamuju, Senin kemarin.

Tatanan birokrasi yang sehat, kata Ajbar, merupakan pondasi utama dalam mewujudkan apa yang telah menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang disayangkan Ajbar, sejumlah keputusan yang diambil oleh pemerintah selama setahun ini justru semakin membuktikan bahwa keduanya gagal menciptakan birokrasi yang ideal.

"Tatanan birokrasi harus final. Tidak boleh lagi ada kekosongan, saya salah satu orang yang tidak sepakat mengganti kepala dinas tapi yang diangkat adalah Plt. Yang seperti inikan repot, artinya Beliau ini tidak siap menata birokrasinya," sambungnya.

Khusus dari segi penataan birokrasi, Ajbar menyebut kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur selama setahun ini hanya ada di angka 50 Persen.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Setahun Lalu. (Foto/Net)

"Kami sebagai pertai pengusung sudah menyampaikan bahwa ini adalah PR yang harus dituntaskan secepatnya di tahun kedua," ujar ketua DPD PAN Polman itu.

Di sisi lain, Ajbar juga memberi penilaian terhadap kinerja Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar dari espek pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan fisik infrastruktur dalam satu tahun terakhir datar-datar saja. Tidak ada hal yang berubah secara signifikan.

"Keberlanjutan pembangunan merupakan menjadi hal sangat mendasar. Karena menurut saya hakekat perubahan adalah keberlanjutan, sehingga berharap apa yang diletakkan oleh Gubernur sebelumnya, dapat dilanjutkan dan dua kali lipat lebih baik dari sebelumnya," kata Ajbar.

"Pembahasan anggaran 2018 itu dilakukan pada tahun 2017. Sehingga tidak terlalu dapat diukur. Namun dari segi penataan birokrasi sangat tidak tuntas," simpul Ajbar Abdul Kadir. 

Untuk informasi, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara 12 Mei 2017 lalu bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Banten dan Kepulauan Bangka Belitung. (Naf/A)