Pantau Pelaksanaan UNBK, Ini Kata Wakil Bupati dan Ketua DPRD Mamuju
MAMUJU--Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari dan Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi berkesempatan memantau langsung pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP di sejumlah sekolah, Senin (23/04).
Ada 3 sekolah tempat pelaksanaan UNBK tingkat SMP di Mamuju yang ditinjau lantsung oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD Mamuju dan rombongan. Ketiganya masing-masing SMP 2 Mamuju, SMA 1 Mamuju, serta SMK 1 Mamuju.
Pada kesempatan itu, Irwan menyebut, sejumlah kendala pelaksanaan ujian masih ditemukan.
"Diantaranya yang paling menonjol adalah kendala teknis sulitnya peserta ujian untuk dapat masuk ke sistem UNBK (log in) hingga kurangnya fasilitas komputer sehingga beberapa sekolah harus melaksanakan ujian di sekolah lain," sebut Irwan.
Ia pun berkomitmen untuk membuat kualitas pelaksanaan UNBK di Mamuju pada masa-masa mendatang agar bisa lebih baik lagi.
"Sejumlah kendala yang ada itu akan menjadi prioritas yang harus dituntaskan untuk tahun yang akan datang. Utamanya bagi tujuh sekolah negeri dan satu sekolah swasta yang ada di dalam kota Mamuju dan telah melaksanakan UNBK. Namun demikian sinkronisasi dan rasionalisasi kemampuan anggaran tetap harus dipertimbangkan," urai Irwan Pababari.
Sementara itu, Ketua DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi juga mengungkap kesiapannya mendorong kualitas pelaksanaan UNBK di Mamuju yang lebih baik lagi. Ia pun berkomitmen untuk mengawasl pembahasan anggaran pendidikan di DPRD Mamuju agar lebih maksimal lagi.
"Pada saat pembahasan di komisi III kita akan evaluasi. Kalau memungkinkan anggarannya kita akan bantu apalagi melihat kondisi tiga sekolah harus digabungkan akibat fasilitas yang tidak terpenuhi. Soal anggaran APBN tentu kita perlu bicarakan langsung ke Bupati hingga ke tingkat pusat. Kalau itu memang memungkinkan, kami berharap ada APBN atau minimal sharing dari provinsi untuk membantu kabupaten. Ini kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak. Sebagai generasi pelanjut tentu dengan adanya sinergitas dari pemerintah pusat dan provinsi untuk memberikan support anggaran pendidikan yang ada di kabupaten," terang Suraidah.
Sementara itu, Dewan Pendidikan Mamuju, Hajrul Malik mengatakan, pelaksanaan UNBK memberi tantangan tersendiri bagi semua pihak. Mantan anggota DPRD Mamuju itu pun berharap adanya sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif untuk tujuan peningkatan kualitas pelaksanaan UNBK di Mamuju.
"Mulai saat ini hingga ke depannya, kami bersama dinas pendidikan dan komisi III DPRD Mamuju berupaya agar tahun depan anggaran pendidikan bisa fokus pada pengadaan komputer minimal 50 sampai 100 komputer untuk satu sekolah dan satu kali pengadaaan. Jangan SMP 1 itu kita pinjam di SMA 1, tahun depan tidak bisa lagi numpang. Tentu dengan bebagai upaya yang harus disinkronkan bersama untuk pembiayaannya. Ini juga dipahami oleh DPRD soal siklusnya jadi satu tahun anggaran. Untuk SMP sudah harus tuntas semua sekolah termasuk jaringan servernya," sumbang Hajrul Malik.
Untuk diketahui, secara keseluruhan jumlah siswa/siswi yang mengikuti UNBK dan Non UNBK tingkat SMP serta Mts mencapai 5.549 orang untuk tahun 2018. (*/Naf)