Mamuju--Pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus menggenjot upaya perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Harapannya, di tahun 2022 mendatang, pemerintah provinsi Sulawesi Barat diharapkan bisa memperoleh perdikat A untuk urussan sistem penyelegraan pemerintahan.

“Pada tahun 2017 kita meraih peringkat Cc. Itu sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu C. Dan tahun 2019 kita target raih peringkat B. Di tahun 2022 kita target peringkat A dan diatas nilai A masih ada A plus, ” urai Sekda provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin saat menghadiri rapat usulan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Barat tahun 2019, di ruang rapat pimpinan DPRD, Kamis kemarin. 

Dikutip dari humassulbarprov.id, Ismail menjelaskan, untuk target arah kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi Barat dari tahun-ke tahun, dimulai pada tahun 2018 yaitu peningkatan kesejahteraan dan produktivitas wilayah. Tahun 2019 membangun infrasruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tahun 2020 pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing wilayah.

"Disusul tahun 2021 memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan dan tahun 2022 yaitu mewujudkan masyarakat Sulbar maju dan malaqbiq," ungkap Ismail.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 Provinsi Sulawesi Barat tertuang dalam pengembangan pemerintah provinsi yang telah terjabar dalam rancangan pembangunan jangka panjang menengah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur di lima tahun mendatang.

visi misi Gubernur Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq, terbagi atas dua kata; maju dengan sebuah komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan daerah lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.

Sedangkan malaqbiq merupakan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

“Tantangan kita bersama, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan aksesbilitas pendidikan. Nilai-nilai lokal dan indikator kerja,” begitu kata Ismail Zainuddin. (*/Naf)