MAMUJU--Pemerintah kabupaten Mamuju kembali mengembalikan 400 anak ke bangku sekolah pada program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Bupati Mamuju, Habsi Wahid melaunching gerakan tersebut bersama empat kegiatan lainnya; Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Gerakan Sekolah Bebas Narkoba, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Gerakan Siswa Menabung Tabungan Haji Sejak Dini di pelataran Kantor Disdikpora, Kamis (22/02).

Habsi Wahid menjelaskan, beberapa kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian pembangunan SDM. Harapannya, menjadikan kabupaten Mamuju sebagai daerah yang memiliki SDM yang baik.

“Intinya hari ini kita melakukan gerakan kemanusiaan untuk generasi kita dimasa yang akan datang. Alhamdulillah hari ini kita telah kembalikan lagi 400 anak ke bangku sekolah. Insya Allah di masa jabatan kami selama 5 tahun, angka putus sekolah bisa kami tuntaskan,” kata Habsi.

Kepala pihak sekolah, Habsi juga berpesan agar melakukan evaluasi terhadap metode belajar mengajar yang diterapkan. Hal itu bertujuan agar anak yang telah masuk sekolah tersebut dapat bertahan dan angka putus sekolah tidak lagi bertambah.

Sementara untuk 4 kegiatan lainnya, Habsi berharap dapat berjalan dengan baik di sekolah. Bila perlu ada perjanjian berupa nota kesepahaman antara pihak sekolah dengan Kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Barat agar program JSM dan Sekolah Bebas Narkoba dapat terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan laporan Kepala Disdikpora Mamuju, Hj. Murniani, 400 anak yang kembali bersekolah tersebut berada dijenjang SD dan SMP sederajat dari tiga kecamatan di Mamuju; kecamatan Mamuju, kecamatan Simboro dan kecamatan Kalukku.

Terkait program Jaksa Masuk Sekolah, Murniani menjelaskan, kegitan tersebut untuk memberikan arahan dan pemahaman tentang aturan dan hukum agar siswa tidak hanya memahami tapi juga patuh terhadap hukum tersebut. Begitupun dengan Gerakan sekolah bebas narkoba, bertujuan memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada anak agar mengetahui bahaya penggunaan narkoba sehingga mereka dapat menjadi pejuang anti narkoba.

Adapun penyelenggaraan pendidikan inklusif, kata Murniani bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk anak disabilitas untuk dapat mendapatkan pendidikan bersama dengan anak lainnya.

“Mulai 2018 ini, anak-anak berkebutuhan khusus dapat masuk disekolah regular dimanapun, jadi kalau ada anak berkebutuhan khusus disekolah, nanti guru disekolah tersebut akan diberikan pelatihan. Bukan guru baru yang diangkat karena sangat susah gurunya. Jadi nanti diberi pelatihan, kami akan bekerjasama dengan pihak pusat,” terang Murniani.

Sementara Tabungan Haji bagi anak, kata Murniani, merupakan program yang mengedukasi anak agar dapat menabung sejak dini dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan anak. (*/Naf)