MAMUJU--DPD Demokrat Sulawesi Barat tetap berada di belakang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tengah kasus mega korupsi yang belakangan menyeret nama Ketua Umum Demokrat itu.

Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menegaskan, Demokrat Sulawesi Barat tetap meyakini sosok SBY sama sekali tak terlibat dalam kasus mega korupsi e-KTP. 

Ia pun menyebut, seluruh DPC Demokrat yang ada di Sulawesi Barat tetap solid untuk berada di belakang SBY utamanya di tengah proses hukum yang mendudukkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto itu di meja persidangan.

"Partai Demokrat ini besar. Nyali pengurus di daerah juga tak kalah besarnya. Kita kompak, kita kuat," ucap Suhardi Duka di sela-sela konfrensi pers DPD Demokrat, Selasa (6/02).

SBY kini kulai gerah dengan diseretnya ia di pusaran kasus yang kini menjadi perhatian publik itu. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaporkannya kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Firman dilaporkan terkait dugaan tindak pidana fitnah dalam persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setnov beberapa waktu lalu.

"Sebagai warga negara yang patuh hukum, hari ini Pak SBY akan melaporkan Firman Wijaya, pengacara Setya Novanto ke Bareskrim. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Firman Wijaya sehubungan dengan persidangan e-KTP," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukriyanto, seperti dikutip dari cnnindonesia.

SDK dengan tegas mengatakan, Demokrat sedikitpun tak gentar untuk menghadapi kekuatan manapun yang mencoba menyeret nama SBY ke pusaran kasus e-KTP.

"Sulbar siap melawan siapapun, keuatan manapun. Saatnya sekarang tentukan siapa lawan, siapa teman kita. Demokrat berani," tegas Bupati Mamuju dua periode itu.

Sementara itu, Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Barat, Abdul Wahab Abdy menganggap, nama SBY yang disebut terlibat dalam kasus e-KTP merupakan upaya meredam power sang Ketua Umum Demokrat secara pribadi, sekaligus mematikan mesin politik Demokrat di tahun politik 2018 dan 2019.

"Kami melihatnya sangat politik. Nama Pak SBY yang disebut-sebut terlibat di kasus e-KTP itu adalah cara yang dilakukan pihak tertentu untuk membunuh Demokrat di tahun politik ini," sumbang Abdul Wahab Abdy. (*/Naf)