MAMUJU--"Kalau kami TNI prinsipnya bagaimana daerah ini bisa baik lah. Pemerintah, petani dan juga Bulog bisa bersinergi dengan baik dalam melihat permasalahan ini,". Hal itu diungkapkan Kasdim 1418 Mamuju, Andi Ismail, Senin (5/02).

Pernyataan di atas juga sekaligus mennaggapi polemik Perbub tentang tata kelola perdagangan gabah yang kini diributkan.

Sebagai pihak yang punya MoU dengan Kementerian Pertanian, Andi Ismail meyakini, persoalan itu bisa segera diselesaikan dengan mengambil opsi yang menguntungkan petani, pengusaha, serta Bulog.

"Kami melihat memang Perbub tidak perlu dicabut. Hanya mungkin pengaturannya saja yang mesti diperbaiki. Misalnya, kapan stok melimpah, mungkin bisa diberi kebijakan untuk para petani agar bisa menjualnya keluar daerah. Begitu juga sebaliknya, ketika stok di Bulog menipis, perlu juga untuk para petani itu agar tidak membawa hasil panennya ke luar daerah," terang Andi Ismail.

Seperti diberitakan Aliansi Mahasiswa Indonesia dan Masyarakat Tani Mamuju (AMI-MT) mendesak pemerintah agar mencabut Perbup tersebut. Larangan menjual hasil panen keluar daerah yang ada di Perbup itu dianggap merugikan petani.

"Prinsipnya, TNI itu ada di petani, ada di pengusaha ada juga di pemerintah. Yah, semoga saja kami diajak untuk berdiskusi untuk membahas ini," sambungnya.

"Benar juga ketika pemerintah dalam menerbitkan Perbup itu adalah upaya pemerintah untuk menekan inflasi. Makanya kami melihat, ini sisa pengaturannya saja yang mesti diperbaiki," begitu jelas Andi Ismail. (Naf/B)