MAMUJU--Sekretaris DPW PKS Sulawesi Barat, Hajrul Malik berkesimpulan bahwa penting untuk mengevaluasi pemerintahan kabupaten Mamuju di bawah komando Habsi Wahid dan Irwan Pababari. 

Evaluasi, kata Hajrul bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk kembali merefleksi peran partai koalisi dalam mengawal jalannya pemerintahan Habsi-Irwan di Mamuju. 

Diungkapkan Hajrul, peran partai koalisi di pemerintah kabupaten Mamuju perlahan mulai ditinggalkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mamuju.

"Saya kira, partai Partai pendukung koalisi Habsi-Irwan perlu duduk bersama setelah 2 tahun pemerintahan. Evaluasi tidak selamanya diartikan menilai yang lemah, tapi butuh merekatkan kemitraan antara partai politik pengusung dengan Bupati dan Wakil Bupati daerah terpilih. Sebab kontrak kerjanya 5 tahun. Tidak sebatas sampai terpilih," terang Hajrul kepada WACANA.Info, Jumat (12/01) siang.

Pasangan Habsi Wahid dan Irwan Pababari berhasil merengkuh pucuk tertinggi pemerintahan di Mamuju setelah sukses di Pemilukada 2015 silam. Kala itu, keduanya didukung dan diusung oleh sejumlah partai, diantaranya Demokrat, Hanura, PKS, PPP dan PBB.

"Ada banyak hal dan masukan masyarakat melalui kami sebagai pengusung. Walau memang tidak harus terlibat dalam tekhnis pemerintahan," ucap Hajrul Malik.

"Pengen ngobrol itu adalah isyarat bahwa kami merasa ditinggal," begitu kata Hajrul Malik. (Naf/A)