MAJENE--Jajaran Ombudsman RI Sulawesi Barat menyerahkan hasil Survei uji kepatuhan tahun 2017 kepada pemerintah kabupaten Majene. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Lukman Umar menyerahkan hasil survei tersebut kepada Wakil Bupati Majene, Lukman di ruang pola kantor Bupati Majene, Kamis kemarin.

Penilaian uji kepatuhan kabupaten Majene untuk tahun 2017 menunjukkan hasil yang kurang memusakan. Jika di tahun 2016 silam, pemerintah kabupaten Majene merupakan salah satu pemerintah daerah yang memperoleh rapor kuning dari Ombudsman RI, 2017 justru menurun. Pemerintah kabupaten Majene di 2017 ini justru berada di zona merah dan mendapat rapor merah dari Ombudsman RI.

Untuk diketahui, rapor merah untuk pemerintah kabupaten Majene itu merupakan hasil dari survei uji kepatuhan tahun 2017 yang dilakukan Ombudsman RI atas pemenuhan komponen standar pelayanan publik. Hal itu sesuai amanat Undang-undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang  pelayanan publik atas pemenuhan komponen standar pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Lukman Umar menjelaskan, pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah daerah. Menurutnya, penting untuk memperbaiki kualitas bukan hanya tampilan luar, tapi proses dapat terlaksana dengan baik.

"Survei uji kepatuhan ini merupakan langkah awal pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan sebuah Pemerintahan kan untuk memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat jika pelayanannya baik tentunya kesejahteraan masyarakatnya akan baik," jelas Lukman Umar.

Menurut Lukman, survei uji kepatuhan terebut hanya menilai seputar pemenuhan komponen pelayanan publik belum, dan menyentuh ke persoalan kualitas kinerja. 

Usai penyerahan rapor hasil penilaian uji kepatuhan tahun 2017, dilanjutkan dengan koordinasi terkait tindaklanjut penyelesaian sejumlah pengaduan masyarakat kabupaten Majene. Termasuk ekpose hasil penilaian OPD penyelenggara layanan publik lingkup Pemda Majene. (*/Naf)