MAMUJU--Aliansi Mahsiswa Indonesia angkat bicara soal tudingan yang dialamatkan kepadanya soal aksi unjuk rasa di DPRD Sulawesi Barat, Selasa lalu.

Koordinator Lapangan Aksi, Amiruddin menyebut, cara Gubenur dalam menyikapi aksi yang ia lakukan tidaklah tepat. Ia bahkan menyebut, Gubernur telah meninggalkan kesan tak elok kepada gerakan sosial di Sulawesi Barat ini.

"Perlu di perjelas demo siapa yang dia maksud. Karena kalau demo kami, maka saya keberatan," keasal Amiruddin, kemarin.

"Saya anggap itu penghinaan bagi gerakan kami jika di tuding ada yang sponsori. Saya marah sekali jika tudingan itu ditujukan kepada gerakan demo kami," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia mendatangi gedung DPRD Sulawesi Barat, Selasa siang. 

Kedatangan mereka dengan misi mendesak DPRD untuk meminta penjelasan Gubernur terkait polemik pasca insiden kekhilafan saat membacakan teks Pancasila.

Aliansi Mahasiswa Indonesia bahkan meminta DPRD agar menggunakan hak interpelasi dan hak angket yang melekat pada lembaga itu untuk secara tegas meminta Gubernur memberi penjelasannya.

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar justru melihat aksi unjuk rasa tersebut tak lagi murni sebagai sebuah gerakan sosial alias ditunggangi sponsor.

"Saya selaku Korlap merasa keberatan jika seorang Gubernur mengucapkan hal demikian. Dia keluarkan klasifikasi hanya untuk tidak mengecewakan para sponsor-sponsor demo itu. Saya selaku Korlap sangat keberatan jika Gerakan kami di tuduh ada yang sponsori. Saya anggap itu pelecehan kepada sebuah gerakan. Gerakan kami murni untuk membela Pancasila dasar atau ideologi Negara kita," terang Amiruddin.

Di mata Amiruddin, cara Gubernur dalam menyikapi aksi yang ia lakukan kian menegaskan bahwa pemerintahan saat ini adaah pemerintahan yang anti kritik. 

"Kalau anti kritik, orangnya pasti diktator. Pemimpin yang ditaktor bisa dipastikan pemerintahan yang dijalankan tidak pro rakyat," pungkasnya. (Keto/A)