Interpelasi dan Hak Angket Mulai Dibincang, Begini Sikap PDI P

Wacana.info
Ketua Fraksi PDI, DPRD Sulbar, Rayu. (Foto/Ile)

MAMUJU--Hak interpelasi dan hak angket kini mulai dibincang di internal DPRD Sulawesi Barat. Penggunaan hak yang melekat ke Anggota DPRD itu dianggap sebagai metode yang tepat untuk meminta penjelasan Gubernur pasca insiden Pancasila beberapa waktu lalu.

Dikonfirmasi soal isu pengunaan hak interpelasi dan hak angket, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sulawesi Barat, Rayu memberi penilaiannya.

Hingga kini, pihaknya belum memberi sikap resmi soal munculnya isu tersebut. Di sisi lain, ia pun mesti komitmen pada konsekuensi sebagai salah satu partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni.

"Teman-teman mendesak kami secara solidaritas untuk menggulirkan hak interpelasi dan hak angket. Tetapi saya kasi tahu, kami ini harap dimaklumi, karena kami pengurus partai," sebut Rayu saat ditemui di Gedung DPRD Sulawesi Barat, Rabu (22/11).

"Kami cuma diutus di DPRD ini, sehingga kami tidak bisa mengambil tindakan apapun yang berlawanan dengan DPD dan DPP," sambungnya.

Kekeliruan Gubernur Sulawesi Barat saat membacakan teks Pancasila beberapa waktu lalu masih menjadi perbincangan utama hingga saat ini.

Suhunya kian panas tatkala Ali memberi klarifikasinya dengan menyebut jarak antara sila pertama dan sila kelima terlalu jauh. 

"Kami tidak dalam kapasitas untuk bersama-sama dengan beberapa teman di DPRD untuk menggulirkan hak interpelasi dan hak angket," jelas Rayu.

Terkait sikap PDI Perjuangan atas pengguliran isu hak angket dan hak interpelasi, Rayu memilih menunggu arahan dari DPP PDI Perjuangan. Pasalnya, persoalan tersebut juga jadi hal yang dilaporkan Fraksi PDI Perjuangan ke DPD PDI Perjuangan hingga ke pengurus DPP partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

"kami tinggal menunggu arahan dari DPP, apapun arahan dari DPP nantinya, yah itu yang akan kami ikuti. Saya yakin, DPP PDIP pasti tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kita di daerah tinggal menunggu saja. Apapaun resikonya, apapun kondisinya, sebagai kader partai, kami akan ikuti instruksi DPP PDIP," simpul Rayu. (Naf/A)