MAMUJU--Tak sedikit masyarakat d Sulawesi Barat yang memilih menggantungkan kehidupannya sebagai petani sawit. Sayangnya, oknum spekulan yang dengan sepihak menentukan harga sawit membuat kehidupan petani kian terjerumus ke lembah kemiskinan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tandan Buah Segar (TBS) DPRD Sulawesi Barat, Rayu tak menampik fakta di atas. Ia mengakui, kondisi yang dialami petani sawit selama ini memang sungguh memilukan. 

Di sejumlah tempat, Rayu mengungkap peran pihak perusahaan yang memainkan harga. Faktanya, harga yang ditetapkan tak jarang jauh berbeda dengan apa yang disepakati pemerintah.

"Bayangkan, jika yang dikeluarkan pemerintah itu Rp. 1. 200. Di bawah itu bisa dibeli sampai Rp. 700," ungkap Rayu saat ditemui usai menggelar rapat Pansus TBS dengan Dinas Perkebunan Sulawesi Barat di gedung DPRD Sulawesi Barat, Selasa (9/04).

Lebih lanjut, Politisi PDIP menjelaskan, petani sawit mandiri merupakan petani yang paling terkena imbas dari permainan harga. Para tengkulak yang menjadi kaki tangan pihak perusahan diduga kuat mengambil peran sentral dalam mengendalikan permainan di ranah tersebut.
  
"Perusahaan membuat aturan, tidak boleh sawit dibawa langsung ke pabrik. Harus melalui tengkulak. Nah tengkulak itu orang-orang perusahaan semua dan dibiayai oleh perusahaan. Sehingga kalau harga yang ditetapkan pemerintah Rp. 1.300, dia (tengkulak) paling beli Rp. 700-Rp. 800," urainya.

Angka di atas, kata Rayu, belum termasuk kontribusi perusahaan untuk pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan lahan yang dikelola. Ia menggambarkan, dengan luas lahan yang dikelolah 100 Ribu Ha, perusahaan hanya memberikan Rp. 1,5 Milliar per tahunya kepada pemerintah.

"Lebih menguntungkan jika diberikan Rp. 100 Ribu per tahun untuk dikelola oleh petani. Itu jauh lebih menguntungkan pemerintah, ketimbang diberi ke pihak perusahaan. Tidak ada itu." ujar Rayu. (Keto/A)