MAMUJU--Tuntas menggelar aksi unjuk rasa di gedung rakyat, ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulawesi Barat melanjutkan aksinya di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Masih dengan tuntutan yang sama yakni mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasib para perawat.

Kordinator aski, Arman menyebut, aksi itu mengusung agenda utama yakni menaikkan gaji perawat sesuai Upah Minum Regional (UMR).

"Yang kedua menuntut pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan menjadi PNS yang berjumlah 27 Ribu orang," kata Arman dalam aksi yang digelar, Kamis (16/03).

Tuntan tersebut dianggap cukup rasional mengingat perawat adalah tumpuan utama pelayanan kesehatan. Menurut Arman, jika pemerintah kurang memperhatikan nasib para perawat, itu justru akan membuat pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal.

"Prinsip-prinsip pegabdian sudah dijalankan. Perawat yang mengabdi sudah puluhan tahun sebagai sukarela dan tenaga kontrak agar diperhatikan nasib mereka," sebutnya.

Mirisnya lagi, kata Arman, para perawat yang masih berstatus sukarela tak jarang dibebankan pekerjaan melebihi pekerjaan seorang perawat PNS dengan pendapatan yang jauh dari harapan.

"Upah tenaga kontrak perawat yang ada di Sulbar masih di bawah standar UMR. Di kabupaten Mamuju gaji hanya Rp. 400 Ribu per bulan, Polman Rp. 1 juta per bulan, Matra Rp. 850 Ribu per bulan dan Mamasa Rp. 400 Ribu per bulan," ungkap Arman. 

Untuk diketahui, massa aksi yang kesemuanya adalah perawat tersebut datang dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. (Ftr/A)