POLMAN--Debat antar Pasangan Calon jadi sesi yang ditunggu-tunggu pada gelaran debat publik calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di gedung Gabungan Dinas, Polman kemarin. 

Seperti yang terjadi pada debat antar calon nomor urut 1, Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta dengan Ali Baal Masdar (ABM)-Enny Anggraeni. 

Debat berawal saat ABM-Enny diberi kesempatan untuk bertanya ke SDK-Kalma. ABM mempertanyakan program relefansi program pembagian kartu BPJS dari SDK-Kalma dengan kondisi kekinian masyarakat. 

"Melakukan perbaikan layanan kesehatan dengan mengalokasikan anggaran kerja sama dengan BPJS. Ini hanya memberikan jaminan kesehatan saja, bukan penjaminkan layanan kesehatan. Persoalan utamanya adalah adanya sarana dan prasarana kesehatan yang bermasalah. Bagaimana mungkin memberikan layanan kesehatannya ?," tanya ABM ke SDK-Kalma.

Pertanyaan itu pun dijawab langsung oleh SDK. Diberi waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut, SDK menjelaskan, langkah untuk membangun kerja sama dengan lembaga penjamin layanan kesehatan masuyarakat diambil lantaran menurutnya, terlalu banyak masyarakat yang takut berobat ke rumah sakit hanya karena persoalan biaya.

"Terlalu banyak masyarakat kita yang takut ke rumah sakit karena tidak memiliki jaminan kesehatan. Sebagai pemerintah, kita harus memastikan untuk hadir di tengah masyarakat dengan memberikan perhatian dalam memberikan jaminan kesehatan. Kerja sama dengan BPJS ialah langkah terbaik, apabila masyarakat sakit, maka ia dilayani dengan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta," terang SDK.

"Sudah bagus, saya sudah sepakat," kata ABM mengomentari jawaban SDK.

Meski secara umum sepakat dengan jawaban calon Gubernur nomor urut 1 itu, ABM juga meninggalkan sejumlah catatan penting.

"Tapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana memperbaiki fasilitas kesehatannya. Bukan hanya memberi jaminan kesehatan, tapi melupakan pembenahan fasilitas kesehatan bagi masyarakat," cetus ABM menanggapi. 

Saat bergantian memberi pertanyaan, SDK pun menanyakan penyebab Polman yang hingga kini masih dikategorikan sebagai wilayah tertinggal dengan tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi.

"Di dalam visi misi ABM-Enny disebutkan adanya upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif. Selama ini, saya melihatnya itu sudah berjalan cukup bagus. Tapi sayangnya semuanya berjalan secara tidak merata. Sesungguhnya dengan itu, kabupaten Polman seharusnya bisa tumbuh dengan baik, tapi faktanya tingkat kiemiskinan di Polman ini cukup tinggi. Apa yang menyebabkan itu ?," tanya SDK ke ABM-Enny.

Menjawab pertanyaan SDK di atas, ABM menjelasakan, tingkat kemiskinan di Polman disebut cukup tinggi juga dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Polman yang cukup rendah. 

"Kenapa IPM di Polman rendah. Ini yang perlu kita klarifikasi dulu. Kalau dihitung sejak berdirinya Polman sudah sejak 57 tahun lamanya, saya kira tidak adil kita menghitungnya dari sejak awal kabupaten ini resmi terbentuk. Tapi coba lihat dan dihitung apa yang telah berhasil diraih Polman selama ABM jadi Bupati. Data kemiskinan dan daerah tertinggal itu memang sejak dari dulu. Ini perlu didata ulang, karena tidak lagi sesuai dengan apa yang jadi kenyataannya saat ini," kata ABM menjawab pertanyaan SDK.

Diberi kesempatan menanggapi jawaban ABM tersebut, SDK menjelasakan, sesungguhnya Polman memiliki kualitas SDM yang cukup baik, termasuk struktur kehidupan masyarakatnya yang patuh pada pemerintah. 

"Hanya saja, di Polman ini perlu adanya pemerataan agar semuanya bisa tumbuh secara berimbang. Jangan juga kita menutup ruang bagi investasi yang masuk agar daerah ini bisa berkembang. Investasi juga perlu dikaji, apa jenis investasi yang pas dengan karakter suatu daerah. Saya kira di situ masalahnya," SDK menanggapi. (A/Naf)