POLMAN--Selain menanyakan langkah kongkrit untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Sulawesi Barat, moderator debat publik putaran pertama juga menanyakan upaya perbaikan layanan pemerinyah bagi masyarakat ke semua Pasangan Calon.

"Dalam upaya memperbaiki pelayanan publik ke masyarakat harus ada upaya untuik mengubah paradigma masyarakat tentang layanan pemerintah. Dari paradigma dilayani menjadi melayani masyarakat. Hal apa yang urgen untuk memastikan layanan publik yang mudah, murah dan terjangkau ?," tanya Firdaus Muhammad ke semua kandidat dalam sesi penajaman visi misi debat publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat di gedung Gabungan Dinas Polman, kemarin.

Menjawab pertanyaan tersebut, pasangan Ali Baal Masdar (ABM)-Enny Anggraeni mengatakan, layanan pemerintah ke masyarakat selama ini sudah berjalan baik. Sisa memberi sentuhan positif di berbagai layanan yang dianggap perlu perbaikan. 

"Pelayanan publik yang selama ini telah terbangun ke masyarakat, itu yang akan kita lanjutkan di masa mendatang," kata calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Enny Anggraeni.

"Memperbaiki layanan penyediaan air bersih," sumbang calon Gubernur, ABM.

Salim-Hasanuddin sendiri punya jawaban sendiri terkait layanan publik. Salim menyebut, perlu diadakan pendidikan karakter kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Barat. Menurutnya, pemerintah juga berkewajibab menyediakan informasi yang akurat serta murah bahkan ke tingkat masyarakat paling bawah sekalipun.

"Kita juga harus memaksimalkan pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, tenaga kesehatan, serta fasilitas pendukungnya," terang Salim S Mengga.

Sementara itu, pasangan Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta mengatakan, di masa mendatang, layanan publik harus dilakukan secara mudah, murah dan transparan.

"Kita harus memanfaatkan IT agar semua layanan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sistem layanan terpadu kita harus perbaiki, sehingga pola pikir itu bisa kita ubah. Kita harus mewujudkan layanan yang benar-benar melayani sekaligus menghormati masyarakat. Bagi masyarakat lemah, kita permurah layanan itu, atau bahkan kita gratiskan. Sementara untuk masyarakat kelas atas, kita bisa seusikan agar target PAD kita tidak berkurang. Pemerintah juga harus bisa membina pemerintah kabupaten, jangan pilih kasih dalam menarik investasi ke daerah," jelas SDK. (A/Naf)