POLMAN--Calon Gubernur nomor urut 3, Ali Baal Masdar (ABM) meragukan keakuratan data daftar kabupaten tertinggal yang sempat dirilis oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal beberapa waktu silam. Mantan Bupati Polman itu menyebut, seharusnya pemerintah pusat lebih teliti dalam melakukan pendataan.

Hal itu ia sampaikan pada debat publik Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur putaran pertama di gedung Gabungan Dinas, Polman, Rabu (11/1).

"Apanya yang miskin di Polman ini ?. Di sektor agama kita selalu menang untuk Sulbar, kalau ada orang sakit, semuanya dirujuk ke Polman. Apanya yang tertinggal ?," sebut ABM.

Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan calon Gubernur nomor urut 2, Salim S Mengga dalam sesi debat antar Pasangan Calon. Saat itu, Salim mempertanyakan penyebab kabupaten Polman yang masih tergolong sebagai daerah tertinggal versi Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal.

"Kira-kira apa masalahnya. Apakah jumlah masyarakat tertinggal di Polman ini disebabkan oleh miskin natural, miskin kultural, atau miskin struktural," tanya Salim ke Pasangan Calon Nomor 2 ABM-Enny Anggraeni.

ABM menegaskan, keliru jika Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal hanya mengukur tingkat kemiskinan di Polman dari seluruh periode kepemimpinan di Kabupaten Polman. Menurutnya, pemerintah pusat idealnya juga memperbaharui data wilayah tertinggal dengan ikut mengukur tingkat kemiskinan saat ia 10 tahun memimpin pemerintahan di Polman.

"Coba kita lihat, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil saya turunkan di masa saya menjabat Bupati Polman. Seharusnya pemerintah pusat juga melihat itu, tidak melihatnya secara menyeluruh. Kalau dinilai dari sejak saya memimpin Polman, itu baru fear," kata ABM.

Debat kian seru, tatkala Salim menyimpulkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di Polman dominan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat kelas menengah kebawah.

"Memang benar, ada penurunan selama 10 tahun itu. Tapi ingat, jumlahnya masih tetap yang terbesar di Sulbar. Saya melihat, kemiskinan itu bukan anya disebabkan oleh besarnta jumlah penduduk. Tapi ada sejumlah faktor, seperti miskin natural, miskin kultural dan miskin struktural. Di Polman ini, kemiskinan itu terjadi bukan karena faktor natural, bukan juga faktor kultural, tapi disebabkan oleh faktor struktural. Banyaknya kebijakan yang tidak tepat sasaran. Itu penyebab utamanya," pungkas Salim S Mengga. (A/Naf)