Harapan Pemerintah Agar Lembaga Penyiaran Mampu Mengedukasi Publik

Wacana.info
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Ketua KPID Sulbar, April Azhari. (Foto/Manaf Harmay)

MAMUJU--Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung setiap usaha Komisi Penyiaran Indonesua Daerah (KPID) Sulawesi Barat dalam mewujudkan atmosfir penyiaran yang sehat di daerah ini.

Hal itu disampaikan Idris saat menghadiri Evaluasi Dengan Pendapat (EDP) terhadap lembaga penyiaran Radio Banua Malaqbi (RBdfM) di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (27/06) siang.

"Ini satu model untuk memberikan lisensi kepada lembaga-lembaga penyiaran. Itu memang harus kita mendengarkan feedback dari publik. Karena publik yang mendengarkan, publik yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya publik tidak memberikan evaluasi, nanti saya khawatirkan lembaga penyiaran itu akrobatik sendiri, merasa dirinya sudah tahu masalah padahal ada problem yang tidak terlihat yang seharusnya mereka tahu," papar Muhammad Idris di hadapan sejumlah wartawan

"Kita mensupport usaha-usaha yang dilakukan oleh KPID, sehingga nanti kita akan mendapat lembaga penyiaran yang berkelas. Berkelas itu tidak abal-abal. Kalau lembaga yang sudah terstandar, paling tidak dia menghasilkan sebuah pemberitaan yang bisa memuat harapan warga negara dengan baik, termasuk harapan pemerintah," sambung dia.

Idris juga berharap, EDP yang diinisasi oleh KPID Sulawesi Barat itu bisa menjadi momentum untuk menegakkan setiap aturan penyiaran untuk dapat secara utuh diterapkan oleh lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Barat.

"Jangan lagi ada lembaga penyiaran yang tanggungjawabnya rendah terhadap apa yang disampaikan. Biasanya tanggungjawabnya rendah itu kalau dia sembarangan, kalau dia abal-abal. Tidak berdasarkan standar-standar yang ada. Dia harus bisa mengedukasi publik untuk masa depan Sulbar, itu yang paling kita butuhkan," tutup Muhammad Idris. 

EDP atas RBfM hari itu turut dihadiri oleh sejumlah pihak. Ketua KPID Sulawesi Barat, April Azhari menyebut, pihaknya melibatkan banyak pihak sebagai representasi publik dalam kegiaran EDP tersebut.

"Kita evaluasi mulai dari susunan acara di tiap harinya. Mulai dari siaran dakwah, anak, dewasa, itu kami evaluasi di sini," sebut April Azhari.

"Harapannya, agar lembaga penyiaran itu berkomiten bisa melaksanakan aturan dengan baik pada saat pemberian izin lembaga penyiaran," begitu jelas April Azhari. (Naf/B)