MAMUJU--Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menilai, realisasi anggaran untuk tahun 2019 ini masih on the track. Hal itu sekaligus menanggapi tudingan DPRD Sulawesi Barat yang menganggap serapan anggaran tahun ini masih sangat minim.

Ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat, Selasa (25/06), Muhammad Idris menjelaskan, capaian realisasi anggaran tahun ini masih berjalan normal.

"Oh tidak, kita belum menemukan indikasi rendahnya daya serap tahun ini. Ini kan baru sampai bulan Mei. Kalau hitungan kita sekarang 36 Persen itu. Itu sudah lumayan meluncur itu. Apalagi nanti di pertengahan tahun ini, begitu tender pengadaan barang dan jasa itu sudah selesai, biasa langsung lompat di angka 80 Persen," papar Muhammad Idris kepada sejumlah wartawan.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang menyoroti kinerja OPD pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Kata dia, rendahnya serapan anggaran membuktikan buruknya kinerja eksekutif.

"Ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan masing-masing komisi di DPRD. Kami fraksi Demokrat berkesimpulan Kinerja pemerintah provinsi tidak maksimal," cetus Yahuda saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Sebagian besar OPD, sambung Yahuda, masih menunjukkan trend realisasi di bawah 50 Persen. Hal itu dianggap rawan, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun anggaran.

"Di Dinas PU misalnya, masih ada beberapa pekerjaan yang belum juga dilelang. Dan sebagian OPD lainnya masih di bawah 40 Persen realisasi anggarannya," sambung politisi asal Mamasa yang ketua fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat itu.

Serapan anggaran yang masih kurang di atas memberi dampak buruk bagi masyarakat. Kata Yahuda, rendahnya realisasi anggaran tersebut bukti betapa pemerintah tak memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

"Jelas masyarakat yang dirugikan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi karena belum direalisasikan jelas merugikan masyarakat kita," begitu kata Yahuda Salempang.

Minimnya realisasi yang ditunjukkan oleh mesin birokrasi di Sulawesi Barat juga dikeluhkan anggota DPRD Sulawesi Barat lainnya, H Sudirman.

Politisi Golkar itu menilai, aparat pemerintah provinsi hanya mementingkan diri sendiri, bukan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Yang lucu itu karena belanja langsungnya justru berjalan normal. Misalnya untuk perjalan dinas, atau kebutuhan-kebutuhan internal lainnya, itu justru berjalan normal. Sementara belanja untuk publik sangat rendah," keluh H Sudirman.

"Perlu dibenahi mindset OPD ini. Kalau belanja langsungnya normal, sementara belanja publik tersendat, itu artinya mereka bekerja mementingkan diri sendiri. Bukan bekerja untuk kepentingan rakyat," sambung dia.

Ia pun berharap, kondisi tersebut mendapat atensi khusus dari Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Kata H Sudirman, sudah waktunya bagi Gubernur untuk mengevaluasi Kinerja para 'pembantunya' itu demi capaian yang ideal.

"Ini perlu agar Pak Gubernur melihat dan turun mengontrol para pasukannya itu. Kita berharap, jangan lagi terulang kejadian seperti tahun lalu, ratusan miliar dikembalikan ke negara karena serapan anggaran sangat rendah," tutup H Sudirman.

Muhammad Idris optimis, dengan trend mesin birokrasi yang ada saat ini, realisasi anggaran tahun 2019 akan melampuai serapan anggaran tahun 2018 lalu.

"Kalau saya melihat dari capaian sampai bulan Mei, ini sudah lumayan lah. Dan Insya Allah kita berharap capaian di 2019 ini jauh lebih tinggi dari 2018," cetus Muhammad Idris. (*/Naf)