MAMUJU--Partai NasDem mendulang kesuksesan di pesta elektoral Pemilu 2019. Di kabupaten Mamuju misalnya, yang saat ini 'hanya' mendudukkan satu kadernya di DPRD kabupaten Mamuju.

Di Pemilu 2019 ini, sepertinya NasDem bakal mendudukkan sembilan kadernya di lembaga legislatif di kabupaten Mamuju itu.

Jika benar demikian, maka hampir bisa dipastikan, NasDem bakal merebut kursi ketua DPRD Mamuju yang selama ini dipegang kokoh oleh partai Demokrat.

Pun begitu di level DPRD provinsi. Sepertinya, terdapat enam kursi asal NasDem yang akan duduk di kursi DPRD provinsi Sulawesi Barat. Ketua Bapilu DPW NasDem Sulawesi Barat, Hatta Kainang menyebut akan ada enam kader NasDem yang akan melenggang ke kursi DPRD provinsi Sulawesi Barat.

"Itu tidak lain dari pada effect Surya Paloh. Itu yang membuat semangat kader dalam hal ini Caleg untuk bergerak," beber Hatta kepada WACANA.Info, Kamis (9/05) dini hari.

Selain pesona Surya Paloh, peran ketua DPW NasDem Sulawesi Barat, Habsi Wahid juga jadi magnet tersendiri bagi para pemilih hingga raihan suara 'partai restorasi' itu terbilang fantastis.

"Sebaga ketua DPW, Beliau mempunyai pengaruh kuat sehingga kemudian menjadi magnet tersendiri bagi pergerakan dan kosolidasi politik kader NasDem yang kemudian bisa leading sampai hari ini," sambung dia.

Jika kondisinya seperti itu, siapa yang berhak untuk kursi pimpinan di DPRD dari NasDem.

Kata Hatta, hingga saat ini, pihaknya sama sekali belum menerima aturan resmi dari DPP terkait mekanisme distribusi kader yang terpilih di jabatan-jabatan tertentu di lembaga DPRD.

"Yang jelas kami menunggu aturan dari DPP sebagai puncak tertinggi dalam pengambil kebijakan di organisasi. Lagi-lagi ini tergantung dari Juknis atau pun aturan turunan organisasi dari NasDem dalam memilih calon-calon pimpinan DPR. Kasusunya sama di beberapa daerah, kami bisa mendudukkan kader di posisi pimpinan," sebut Hatta.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD NasDem kabupaten Mamuju, Abdul Malik Ballako. Kepada WACANA.Info, pria yang juga anggota DPRD Mamuju itu menjelaskan, suara terbanyak bukanlah satu-satunya indokator dalam menentukan siapa yang duduk di kursi pimpinan di DPRD.

"Semua Caleg yang terpilih dari NasDem mulai dari kabupaten hingga provinsi semua berhak menempati jabatan tertentu di DPRD. Semua bisa. Pertama tertantung DPP, apa yang dilkeluarkan DPP, itu yang kita ikuti," tutur Malik Ballako.

"Yang jelas bahwa di NasDem punya mekanisme. Semua yang terpilih  dari partai NasDem semua berhak, tergantung dari DPP. Suara terbanyak itu, sampai saat ini di anggaran dasar partai NasDem tidak satu pun yang mengatakan bahwa peraih suara terbanyak itu yang akan diusul dari DPP," begitu kata Abdul Malik Ballako. (Naf/A)