MAMUJU--Berlangsung cukup alot. Rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi Daftar Pemih Tetap (DPT) Pemilikada Sulawesi Barat Tahun 2017 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa harus ditunda hingga sepekan. Alasannya, KPU menganggap rekapitulasi penetapan DPT yang sebelumnya telah ditetapkan di masing-masing Kabupaten masih perlu dilakukan pencematan.

Rencananya, hari ini, Kamis (8/12) KPU Sulawesi Barat dijadwalkan bakal melakukan penetapan DPT untuk Pemilukada Sulawesi Barat 2017 mendatang. Masukan dari masing-masing tim Pasangan Calon juga jadi alasan KPU hingga memutuskan menunda penetapan DPT. 

Kepada sejumlah wartawan, Ketua KPU Sulawesi Barat, Usman Suhuriah  menjelaskan, pertimbangan di atas mengharuskan pihaknya masih harus menunda penetapan DPT hingga sepekan. 

"Memang pada hari ini kita sebaiknya melakukan penetapan rekapitulasi DPT yang di telah direkapitulasi di seluruh KPU Kabupaten. Tapi dengan berbagai pertimbangan, atas dasar memperhatikan seluruh masukan dari Paslon, kemudian masukan dari Bawaslu terutama karena ditemukannya data-data pemilih yang memiliki elemen data yang tidak lengkap, maka kami berkesimpulan bahwa demi baiknya, demi sempuranya dan demi validnya data, maka kita menuda satu pekan ke depan," ungkap Usman Suhuriah.

Diungkapkan Usman, secara umum, seluruh wilayah Kabupaten masih ditemukan masalah validasi data pemilih. Untuk itu, Usman meminta kepada Tim Paslon maupun masyarakat jika menemukan ada keganjilan pada validasi data pemilih agar segera melapor atau menyampaikan ke KPU maupun ke penyelengara Pemilu yang ada di wilayah masing-masing .

"Bagi kita semua, baik Paslon termasuk masyarakat jika masih mendapati ada hal-hal yang ganjil dari nama-nama yang masuk dalam daftar pemilih, itu maka terbuka peluang untuk masih kita akan perbaiki,"jelasnya.

Kesepakatan untuk menunda penetapan DPT oleh KPU Sulawesi Barat tersebut diambil mufakat lagi secara bersama-sama oleh seluruh peserta rapat pleno. 

"Maka kami berharap dan mendorong bahwa data pemilih kita ke depan itu akan lebih valid dari pada data-data pemilih sebelumnya," harapnya.

"Kita sudah mencoba merembukkan dengan Bawaslu, maka karena akibat dari tertundanya penetapan ini masih berada dalam ambang tolernasi. Walaupun juga masalah ini tetap kita akan konsultasikan dan koordinasikan dengan KPU RI." tutup Usman Suhuriah. (Ul/Naf)