MAMUJU--Hadirnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru, khusus ekspor yang diberi nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dianggap sebagai upaya untuk menyelamatkan penerimaan negara dan kemandirian ekonomi. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.

Menurutnya, kebijakan yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah nyata menyelematkan perekonomian Indonesia.

“Ini suatu terobosan yang sangat baik yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo. Selama ini praktik under invoicing sangat merugikan Indonesia,” kata Suhardi Duka, Jumat (22/05).

Untuk informasi, (PT DSI) menjadi BUMN baru yang dibentuk khusus untuk mengendalikan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Menurut Suhardi Duka, kehadiran PT DSI bakal berpengaruh langsung pada komoditas crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Barat, dan andalan ekspor nasional. 
Indonesia, kata dia, merupakan produsen sekitar 50 Persen CPO dunia, namun belum memiliki kendali penuh terhadap penentuan harga pasar global.

“Kita penghasil CPO terbesar dunia, tetapi justru bukan Indonesia yang menentukan harga. Kita masih ikut ditentukan negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Padahal Singapura bahkan tidak memiliki produksi CPO,” terang dia.

Masih oleh Suhardi Duka, kehadiran BUMN khusus ekspor SDA dapat menjadi instrumen negara untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional sekaligus mengurangi praktik-praktik perdagangan yang merugikan negara.

Ia menilai selama ini terdapat pola perdagangan yang membuat Indonesia kehilangan potensi penerimaan besar akibat penjualan melalui perantara dengan harga rendah. Setelah itu, komoditas kembali dijual ke pembeli utama dengan nilai lebih tinggi, sementara Devisa Hasil Ekspor (DHE) justru banyak tersimpan di luar negeri.

Gubernur Suhardi Duka juga melihat sudah terlalu lama oligarki bermain dengan under invoicing dan under price dalam tata kelola eksport sumber daya alam. Presiden Prabowo, kata dia, juga sudah sejak awal memberi peringatan terhadap oligarki nakal. hadirnya PT DSI jadi momentum mengambil kebijakan keseimbangan peran negara dan swasta.

“Ini semacam upaya untuk mengembalikan aset Indonesia dan mengembalikan sumber daya alam kita sebagai kekayaan bangsa,” terangnya.Suhardi Duka.

Di sisi lain, pemerintah tetap harus memberi ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurut Suhardi Duka, investasi tetap dibutuhkan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan catatan, tata kelola harus dibangun secara sehat dan transparan.

“Swasta harus tetap diberi ruang yang kuat, tetapi negara harus hadir. Selama ini negara membiarkan praktik-praktik curang yang tidak dikontrol dengan baik,” pungkasnya.

Gubernur Suhardi Duka memprediksi, implementasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah bakal memunculkan gejolak atau shock pasar karena pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan sistem baru. Meski dalam jangka panjang, Suhardi Duka optimistis kebijakan tersebut justru akan menciptakan stabilitas harga dan memperbaiki mekanisme perdagangan komoditas nasional.

“Pada akhirnya harga bisa lebih baik karena tidak ada lagi permainan harga. Pasar akan lebih sehat dan stabil,” ungkapnya.

Untuk tahap awal kebijakan tersebut akan baru menyasar tiga sektor strategis; CPO, batu bara, dan aluminium foil. Namun ia berharap ke depan pengelolaan ekspor sumber daya alam strategis lainnya juga dapat diintegrasikan dalam sistem yang sama.

Ia pun mengingatkan agar keberadaan BUMN baru itu tak hadir layaknya satu institusi yang terlalu dominan. Kondisi yang menurutnya justru mengulangi praktik-praktik yang sebelumnya dikritik dari sektor swasta.

Suhardi Duka menambahkan, dampak dari kebijakan itu diperkirakan paling terasa di wilayah-wilayah sentra perkebunan sawit di Sulawesi Barat. Misalnya di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan sebagian Mamuju.

“Karena Sulbar berkaitan langsung dengan sawit, maka pengaruh kebijakan ini akan terasa di daerah-daerah penghasil sawit,” ucap dia.

“Swasta harus berkembang, tetapi negara jangan dirugikan. Jangan kaya sendiri sementara negara rugi,” demikian Gubernur Suhardi Duka. (*/Naf)