JAKARTA--Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mesti tetap berlandaskan amanat konstitusi dan Undang-Undang, dengan menempatkan Polri langsung di bawah Presiden. Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/01).

Perspektif Asri di atas sekaligus jadi sikap Desa Bersatu menyusul rapat paripurna ke-12 DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2025–2026, Selasa (27/1), yang menetapkan agenda revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) sebagai bagian dari prioritas legislasi nasional.

Wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, bagi Asri Anas, adalah gagasan yang berisiko melemahkan fungsi strategis Polri dalam sistem presidensial di Indonesia. Menurutnya, Polri bukan sekadar institusi teknis sektoral, melainkan alat negara di bidang keamanan dalam negeri yang bekerja lintas sektor dan lintas wilayah, mulai dari penegakan hukum, stabilitas sosial-politik, hingga pengamanan pembangunan nasional.

“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka fungsi keamanan akan terfragmentasi dan terjebak dalam logika sektoral. Padahal, keamanan dalam negeri adalah urusan strategis negara yang harus langsung berada di bawah kendali Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara,” tetas Asri Anas, figur asal Tapango, Polman itu.

Masih oleh Asri, penempatan Polri langsung di bawah Presiden justru menjadi mekanisme checks and balances agar Polri bekerja untuk kepentingan nasional. Bukan kepentingan sektoral atau birokratis.

Asri Anas memahami desakan kuat reformasi Polri dari masyarakat. Meski opsi untuk menempatkan Polri dibawah kementerian bukanlah jalan keluarnya.

(Ilustrasi/Net)

“Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan kompleksitas ancaman semakin bervariasi. Karena itu, reformasi Polri selain penting untuk meningkatkan kapasitas Polri dalam menghadapapi kompleksitas ancaman, pandangan kami, Polri tetap dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” beber dia.

Jangan Lupakan Masyarakat Desa dan Pelosok

Respon cepat Polri terhadap laporan masyarakat yang muncul dan viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir diapresiasi oleh Asri Anas. Menurutnya, hal tersebut merupakan sinyal positif bahwa Polri semakin terbuka terhadap aspirasi publik. Di sisi lain, mantan senator asal Sulawesi Barat itu mengingatkan, respon berbasis viralitas tak boleh jadi satu-satunya ukuran kecepatan dan prioritas pelayanan.

"Kita tidak boleh melupakan masyarakat desa dan pelosok yang tidak memiliki akses teknologi, kemampuan digital, bahkan listrik dan sinyal. Mereka juga berhak atas perlindungan dan pelayanan yang sama,” urainya.

Asri Anas kembali memberi penegasan tentang pentingnya percepatan program satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan seperti yang diusung oleh Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan pelayanan keamanan.

“Bhabinkamtibmas adalah penghubung utama antara Polri dan masyarakat desa. Dengan kehadiran mereka, laporan dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar bisa ditangani cepat tanpa harus menunggu viral,” ujar dia.

Pendekatan Baru yang Lebih Adaptif

Ancaman keamanan terhadap desa dan negara dewasa ini semakin bersifat hibrida dan asimetris. Masih oleh Asri, ia mencakup konflik agraria, kejahatan lingkungan, kriminalitas ekonomi, gangguan distribusi pangan, hingga disinformasi digital.

Kegiatan Salah Satu Bhabinkamtibmas di Salah Satu Desa di Kabupaten Mamuju. (Foto/Istimewa)

“Banyak ancaman hari ini berakar dari keserakahan manusia yang berujung pada persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Karena itu, Polri membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif,” kata Asri.

Bagi Polri, adalah hal yang penting untuk mengembangkan climate policing, yakni kapasitas Polri dalam memahami dan menangani kejahatan serta konflik yang berkaitan dengan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kerawanan pangan, dan tata kelola sumber daya alam.

“Climate policing bukan sekadar konsep abstrak. Ini kebutuhan nyata, terutama di desa yang rentan terhadap konflik agraria, tambang ilegal, krisis pangan, dan lingkungan hidup akibat perubahan iklim maupun penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan,” tegas Asri Anas. Kapasitas SDM Polri, khususnya yang ditugaskan di luar institusi Kepolisian, harus lebih mumpuni dan strategis. Tidak semata terseret kepentingan dan tekanan politik semata,” jelasnya.

Sinergi Polri – TNI dalam Pembangunan dari Desa

Reformasi Polri harus menjadi bagian integral dari upaya menyukseskan Asta Cita Prabowo–Gibran, khususnya pembangunan dari desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi nasional. Keamanan dan ketertiban desa adalah fondasi pembangunan dari bawah. Baginya, tanpa keamanan dan kepastian hukum, koperasi desa, UMKM, dan ketahanan pangan tidak akan pernah tumbuh.

Dalam konteks ini, Polri diharapkan berperan aktif mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor kebangkitan ekonomi desa, serta mengawal fokus prioritas penggunaan dana desa tahun 2026 di tengah keterbatasan fiskal desa.

Asri Anas pun menyoroti pentingnya sinergi Polri dan TNI sebagai mitra pembangunan desa. Kata dia, keberadaan batalyon infanteri pembangunan TNI sebagai contoh konkret bagaimana institusi pertahanan berperan langsung dalam pembangunan dari bawah.

“Ini adalah titik temu strategis antara TNI dan Polri. Sinergi ini harus diarahkan untuk melindungi pembangunan desa, distribusi pangan, serta aktivitas ekonomi masyarakat,” Asri Anas dalam keterangannya.

Reformasi Polri harus menghasilkan institusi yang profesional, humanis, adaptif, dan berkeadilan sosial. Asri Anas juga meyakinkan bahwa seluruh elemen masyarakat desa, pemerintahan desa, serta seluruh organisasi-organisasi desa nasional pasti akan mendukung Polri tetap dibawah Presiden dengan semakin humanis, aspiratif, dan adaptif.

“Polri harus hadir untuk semua lapisan masyarakat, baik yang bersuara di ruang digital maupun yang hidup di desa dan pelosok. Dengan Polri yang kuat, berkapasitas, dan berada langsung di bawah Presiden, Polri akan semakin dicintai masyarakat dan pembangunan dari desa dan seluruh Asta Cita akan benar-benar terwujud,” Muhammad Asri Anas menutup. (*/Naf)